JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menanggapi terhadap usulan politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menginginkan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar berpendapat, bahwa usulan tersebut akan menyebabkan kebingungan dan membuang banyak waktu.
Menurut Adies, amanah reformasi secara jelas memisahkan Polri dan TNI dengan tujuan agar keduanya langsung berada di bawah kendali Presiden. Di era modern ini, Adies menilai peran Polri semakin berkembang, mengingat semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan.
“Peran Polri kini sangat luas, tidak hanya menangani kejahatan umum, tetapi juga berbagai kejahatan khusus seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, serta kejahatan di sektor perbankan, ekonomi, dan sumber daya alam,” kata Adies saat dihubungi, Minggu, 1 Desember 2024.
Dia juga menambahkan bahwa dengan munculnya kejahatan baru, seperti yang berkaitan dengan teknologi informasi, pinjaman online (pinjol), dan perjudian online (judol), semakin menambah kompleksitas tugas Polri.
Adies juga mengingatkan bahwa Kemendagri sudah memiliki banyak tugas terkait pengelolaan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, sudah tepat jika Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Kemendagri memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola seluruh pemerintahan daerah. Dengan banyaknya tugas tersebut, akan sangat sulit jika ditambah dengan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Polri sebaiknya tetap berada di bawah kendali Presiden, bukan Kemendagri. Memindahkan Polri ke bawah Kemendagri akan membingungkan dan membuang banyak waktu,” jelas wakil rakyat yang berangkat dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini.
Adies juga menyoroti masalah yang lebih rumit, seperti perlunya perubahan undang-undang serta penyesuaian mekanisme koordinasi antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, KPK, dan hakim, yang akan semakin sulit jika Polri berada di bawah Kemendagri.
Lebih lanjut, Adies mengingatkan pentingnya fokus pada kesejahteraan masyarakat. Dia menyarankan agar saat ini semua pihak lebih baik memusatkan perhatian pada upaya memajukan negara dan menyejahterakan rakyat, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia juga menegaskan agar Presiden Prabowo diberi kesempatan untuk berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya.
“Lebih baik kita fokus pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Biarkan pemerintah di bawah Presiden Prabowo bekerja dengan baik tanpa gangguan. Ide-ide yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat sebaiknya dikesampingkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri untuk menghindari intervensi dalam Pemilu. Deddy mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan untuk membawa Polri kembali ke bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri, demi menjaga netralitas dalam politik. HUM/CAK
