JAKARTA, Memoindonesia.co.id – DPR RI membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada setelah mendapat protes dari berbagai elemen masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan calon oleh KPU, menjadi faktor utama yang membuat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, tak bisa maju di Pilgub Jawa Tengah.
Kontroversi mengenai kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengubah Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.
MA memutuskan syarat usia dihitung saat pelantikan calon terpilih, berbeda dari aturan sebelumnya yang menghitungnya saat penetapan pasangan calon. Namun, MK menegaskan bahwa syarat usia harus terpenuhi saat penetapan calon, sesuai dengan praktik yang telah dilakukan sejak Pilkada 2017.
MK menolak permintaan untuk menambahkan frasa baru dalam pasal tersebut, dan menegaskan bahwa pasangan calon yang tidak memenuhi syarat usia saat penetapan dapat dinyatakan tidak sah jika terjadi sengketa hasil Pilkada di MK.
Setelah berbagai protes dari masyarakat, DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa keputusan MK tetap berlaku sebagai syarat pendaftaran calon di Pilkada.
Dengan pembatalan revisi UU Pilkada, Kaesang Pangarep yang baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024, tidak bisa maju di Pilgub Jateng. Penetapan pasangan calon oleh KPU dijadwalkan pada 22 September 2024, sementara pemungutan suara akan dilakukan pada 27 November 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Gerindra tidak mengusung Kaesang di Pilgub Jateng.
Sebaliknya, Gerindra mendukung mantan Kapolda Jateng Komjenpol Ahmad Luthfi dan politikus PPP Taj Yasin Maimoen sebagai cagub-cawagub Jateng. Kaesang sendiri tidak berada di Indonesia dan tidak mendaftar untuk Pilgub. HUM/GIT
