JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, memberikan tanggapan terkait dugaan 85 kepala desa (kades) yang diduga menyalahgunakan dana bantuan hukum.
Widodo menjelaskan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum yang harus mematuhi ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya.
Dana bantuan hukum disalurkan melalui cara reimbursement, bukan dengan transfer terlebih dahulu (15/10/2023).
Widodo juga menyoroti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang menetapkan bahwa bantuan hukum ditujukan untuk kelompok masyarakat marginal dan rentan, termasuk masyarakat miskin.
Penyaluran dana dilakukan setelah penyelesaian perkara, baik litigasi maupun nonlitigasi, oleh Penyedia Bantuan Hukum (PBH) (15/10/2023).
Sukabumi telah memiliki lima PBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Kepala desa dapat bekerja sama dengan lima PBH tersebut dalam pemberian bantuan hukum di wilayahnya (15/10/2023).
Lima PBH tersebut termasuk Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyers Association, Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan, Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan, dan Yayasan Tohaga Masagi (15/10/2023).
Jika terdapat penyimpangan program bantuan hukum oleh oknum lawyer dan lawfirm yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN, maka BPHN akan menjatuhkan sanksi black list selama 10 tahun (15/10/2023).
BPHN juga dapat mencabut status Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari desa-desa tersebut (15/10/2023).
Masyarakat diharapkan dapat memberikan pengawasan eksternal terhadap seluruh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang berjumlah 619 di seluruh Provinsi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website www.sidbankum.bphn.go.id (15/10/2023).
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menyatakan bahwa BPHN Kemenkumham tetap mendukung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
Penyelenggaraannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang disusun bersama antara BPHN Kemenkumham dan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2018 (15/10/2023).
Diberitakan sebelumnya, 85 kepala desa di Sukabumi diduga terlibat dalam pengelolaan dana bantuan hukum dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada para kades untuk mengembalikan uang bantuan hukum. Kasus ini merujuk pada hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sukabumi (21/09/2023).
Kasus ini bermula dari kerja sama bantuan hukum desa dengan sebuah Firma Hukum. Namun, kerja sama ini diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku.
Beberapa Kades bahkan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp 500 ribu per bulan selama satu tahun ke Lawfirm tersebut.
Belakangan diketahui bahwa status Lawfirm itu belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh BPHN. Kejanggalan ini kemudian dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023. (hum/cak)
