SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar, dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan sengketa tanah Grha Wismilak di Jalan Darmo Surabaya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/8/2023) malam.
Hasilnya, Kakanwil Jonahar menyebut jika Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 atas nama Grha Wismilak Surabaya cacat administrasi atau hukum.
“Untuk SHGB 648 dan 649 tentang Grha Wismilak Surabaya, setelah kami cocokkan dengan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK),” ujar Jonahar dikonfirmasi, Sabtu (19/8/2023).
Cacat administrasi tersebut, lanjutnya, terkait adanya kesalahan permohonan bangunan oleh pemohon dengan SK.
“Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A, tapi SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38,” sambung mantan Kakanwil BPN Jawa Tengah ini.
Atas dasar itulah, kata Jonahar, Kanwil BPN Jatim mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.
“Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih lima tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan,” bebernya lagi.
Terkait prosesnya, Jonahar mengaku tidak tahu karena proses permohonan hingga terbitnya sertifikat tersebut sudah tahun 1992. Namun dia memastikan ada keterlibatan oknum dari dalam Kantor Kanwil BPN Jatim.
“Ya ada, yang menerbitkan SK tahun 1992,” katanya.
Di sisi lain, Kombes Pol. Farman Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim menyampaikan pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dan lima ahli.
“Kami sudah ada dugaan kuat siapa calon tersangka sudah ada, baik dari penjual, pembeli maupun dari oknum polisi dan BPN yang terlibat dalam permasalahan ini yang mengakibatkan aset Polri terlepas akan kami proses hukum,” ujarnya.
Farman juga bilang pihaknya sudah melakukan gelar awal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang adanya kerugian negara, dalam hal ini aset Polri.
“Karena aset ini terdaftar dalam buku investaris Polda Jatim. Kami juga sudah melakukan ekspos di BPN, gelar dua kali dan di Polda Jatim satu kali dengan mengundang BPN,” ucapnya. (cak/bad)
