JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, Kamis, 12 November 2026.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Nursuliantoro menjadi satu dari delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dipanggil penyidik KPK. Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut dipusatkan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidik terhadap dugaan aliran uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik setoran kepada pejabat di tingkat lebih atas.
“(Terkait dugaan) setoran ke atas,” ujar Budi dalam keterangan yang diterima, Kamis, 12 November 2026.
Tidak hanya menelusuri dugaan aliran uang, penyidik juga meminta keterangan para saksi untuk mengonfirmasi sejumlah temuan dari penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di beberapa kantor pertanahan.
“Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah,” jelas Budi.
Selain Nursuliantoro, tujuh kepala kantor pertanahan lainnya yang turut diperiksa di Polda Jatim adalah Rarif Setiawan selaku Kakantah Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I, Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II, serta Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Situbondo yang juga pernah menjabat Kakantah Banyuwangi.
Berikutnya, Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kakantah Jember.
Sementara itu, seorang pejabat pertanahan lainnya, Budi Kristiyana yang menjabat Kakantah Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemeriksaan sejumlah kepala kantor pertanahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Pengusutan perkara tidak hanya berfokus pada dugaan suap pengurusan HGB. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan proses rotasi, promosi, mutasi jabatan, hingga berbagai pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Meski namanya masuk dalam daftar pejabat yang diperiksa, status Nursuliantoro maupun kepala kantor pertanahan lainnya saat ini masih sebagai saksi. Pemanggilan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.
KPK masih terus menggali keterangan para saksi untuk menelusuri dugaan aliran uang, mengonfirmasi barang bukti hasil penggeledahan, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. HUM/BAD
