JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengungkapkan kriteria sosok ideal untuk mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, calon Wapres harus memiliki kekuatan politik, pengalaman pemerintahan, serta keselarasan kepemimpinan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Said mengatakan, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
“Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” kata Said dalam keterangannya, Jumat 13 November 2026.
Menurut Said, Presiden memiliki keleluasaan menentukan calon pendampingnya sesuai kebutuhan pemerintahan.
Sosok tersebut tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah, tetapi bisa dari kalangan profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan.
“Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari mana pun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan,” ujarnya.
Said kemudian memaparkan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Prabowo dalam menentukan calon pengganti Gibran.
Pertama, memilih tokoh dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Gerindra atau figur yang berada di lingkaran pemerintahan.
Menurut Said, pilihan ini dapat meminimalkan risiko perbedaan arah politik dalam menjalankan pemerintahan.
“Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra,” tuturnya.
Presiden juga dapat mempertimbangkan tokoh dari partai koalisi selain Gerindra. Kekuatan politik di parlemen dan kemampuan teknokrasi menjadi sejumlah aspek yang bisa diperhitungkan.
“Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampuan teknokrasi. Masing-masing opsi juga ada plus dan minusnya,” lanjut Said.
Opsi kedua, Prabowo dapat memilih tokoh dari luar koalisi pemerintahan.
Langkah tersebut dinilai berpotensi memperkuat persatuan dan memperluas dukungan politik pemerintah, baik di DPR maupun di luar parlemen.
“Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR,” ungkapnya.
Opsi ketiga adalah memilih figur nonpolitik dari kalangan profesional, ulama, atau budayawan. Pilihan tersebut dapat diambil apabila dinilai sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan nasional.
“Bahkan presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok calon wapres yang tidak terafiliasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden,” ujarnya.
Kriteria Wapres Ideal
Dari ketiga opsi tersebut, Said menilai sosok ideal pengganti Gibran sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen.
Namun, figur tersebut juga harus memiliki kedekatan dan kesamaan arah kepemimpinan dengan Prabowo.
“Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” katanya.
Selain kekuatan politik, pengalaman di pemerintahan dan rekam jejak juga menjadi pertimbangan penting.
Wapres diharapkan mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan secara efektif.
“Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” jelasnya.
Said juga mengingatkan agar Wapres terpilih tidak menjadi pesaing Presiden atau menciptakan pusat kekuasaan lain dalam pemerintahan.
“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” terangnya.
Lebih lanjut, Said berharap Wapres baru mampu melengkapi kepemimpinan nasional dengan membantu mengidentifikasi persoalan strategis serta merumuskan solusi jangka pendek maupun menengah.
“Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” katanya.
Menurut Said, keselarasan tersebut akan membuat pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global.
“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” ungkapnya.
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
Presiden dinilai paling memahami kebutuhan pemerintahan dan tantangan yang harus dihadapi ke depan.
“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” pungkas Said. HUM/GIT
