JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA), Rabu 11 November 2026.
Gibran mengungkapkan, langkah tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait dinamika polemik ijazah yang tengah berkembang.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Gibran mengaku akan tetap berjuang melalui jalur hukum dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S-1).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Gibran di Jakarta. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden menyikapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait polemik ijazahnya.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Dalam perkembangan ini, Gibran menegaskan akan menempuh langkah hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya sekaligus menyikapi putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal demi hukum. HUM/GIT
