JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi temuan KPK terkait praktik suap kepada penyelenggara pemilu untuk memanipulasi suara dengan menekankan pentingnya efek jera melalui hukuman maksimal, Sabtu 25 April 2026.
“Mesti ada efek jera. Pidana dengan hukuman maksimal,” kata Mardani.
Selain itu, ia menilai persoalan pemilu harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama terkait praktik politik uang yang dinilai menjadi ancaman utama demokrasi.
“Apalagi money politic, ancaman utama demokrasi kita. Termasuk ‘permainan’ di penyelenggara Pemilu,” ucap dia.
Menurutnya, tidak semua penyelenggara pemilu terlibat dalam praktik tersebut, namun tindakan segelintir pihak dapat merusak integritas keseluruhan lembaga.
“Saya yakin tidak semua. Tapi rusak susu sebelanga karena nila setitik. Karena itu masalah ini mesti dibuka dan diselesaikan dalam revisi UU Pemilu yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar dia.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya praktik suap yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dalam rangka memanipulasi hasil suara.
Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK pada 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kajian itu menyoroti sejumlah aspek, termasuk belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik.
“Salah satu temuan utamanya dari sisi tata kelola internal partai di mana KPK menyoroti belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik,” kata Budi.
Ia menambahkan, kajian tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan partai politik, penyelenggara pemilu, hingga akademisi dan pengamat elektoral.
Selain itu, KPK mengidentifikasi belum adanya sistem standardisasi pelaporan keuangan partai politik yang berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“KPK juga menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan memanipulasi hasil elektoral,” terang Budi. HUM/GIT
