BATAM, Memoindonesia.co.id — Penanganan kasus pelanggaran keimigrasian di Batam memasuki babak baru. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tak lagi hanya menindak warga negara asing (WNA) pelanggar, tetapi mulai membidik pihak penjamin hingga agen yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan izin tinggal.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Wahyu Eka Putra , menegaskan bahwa penegakan hukum akan diperluas dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan semata.
“Kami akan memanggil dan memeriksa seluruh penjamin. Tanggung jawab mereka jelas diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus sampai ke akar, termasuk dibawa hingga persidangan jika ditemukan unsur pidana,” tegas Wahyu, Senin (13/4/2026).
Ia menekankan, dalam sistem keimigrasian Indonesia, setiap WNA wajib memiliki penjamin yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan aktivitasnya selama berada di wilayah Indonesia. Namun dalam praktiknya, fungsi kontrol tersebut kerap diabaikan, bahkan diduga dimanfaatkan sebagai celah pelanggaran.
“Kalau ditemukan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum. Kami tidak akan berkompromi,” ujarnya.
Sejauh ini, enam WNA yang diamankan diketahui bekerja di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari proyek konstruksi di kawasan industri Kabil dan Sagulung hingga perusahaan pelatihan keselamatan kerja di Sungai Panas.
Mereka menggunakan visa kunjungan (indeks B211) dan izin tinggal terbatas (ITAS), namun diduga menjalankan aktivitas profesional yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
Salah satu kasus yang menonjol melibatkan WNA asal Malaysia yang diduga bekerja sebagai instruktur keselamatan kerja, meskipun hanya mengantongi visa kunjungan. Temuan ini memperkuat dugaan adanya kelonggaran, bahkan potensi pembiaran dari pihak penjamin.
Kondisi tersebut dinilai membuka celah serius dalam pengawasan, terlebih Batam merupakan kawasan industri strategis sekaligus pintu gerbang perbatasan internasional. Karena itu, Imigrasi Batam kini menggeser fokus penindakan, dari pelaku langsung ke pihak yang memfasilitasi pelanggaran.
Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar kemungkinan praktik sistematis di balik penyalahgunaan izin tinggal. Publik pun mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi berlanjut hingga ke meja hijau guna mengungkap jaringan yang lebih luas.
“Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang terlibat. Jika ada unsur pidana, kami pastikan akan kami dorong hingga proses peradilan,” tegas Wahyu.
Saat ini, seluruh WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Namun sorotan publik mulai tertuju pada keseriusan Imigrasi dalam menindak para penjamin.
Jika kasus ini bergulir hingga persidangan, bukan tidak mungkin akan terkuak pola dan jaringan pelanggaran keimigrasian yang lebih besar di Batam. HUM/BAD
