MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

PSHK Dorong Prajurit TNI Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Publisher: Redaktur 23 Maret 2026 2 Min Read
Share
Aktivis KontraS Andrie Yunus jadi korban penyiraman air keras, PSHK dorong pelaku diadili umum.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – PSHK mendorong empat prajurit TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diadili di peradilan umum, Senin 23 Maret 2026.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai para tersangka harus diproses di peradilan sipil karena tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan dengan tugas kemiliteran.

PSHK menjelaskan prinsip functional jurisdiction atau yurisdiksi fungsional yang menentukan bahwa penanganan perkara anggota militer didasarkan pada jenis tindak pidana, bukan status pelaku.

“Tidak ada unsur disiplin militer, pelanggaran kewajiban dinas, maupun kejahatan yang bersumber dari fungsi dan tugas militer. Kasus ini sepenuhnya adalah tindak pidana umum,” demikian keterangan PSHK.

Baca Juga:  Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus Terus Diusut

Menurut PSHK, prinsip tersebut juga diakui dalam hukum internasional. Komite HAM PBB menegaskan bahwa yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi secara ketat dan tidak digunakan untuk perkara pidana umum.

PSHK juga merujuk Pasal 3 ayat 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 serta Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum.

Selain itu, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebut perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil seharusnya diperiksa di peradilan umum.

PSHK menilai peradilan militer berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena institusi dapat menangani anggotanya sendiri.

Baca Juga:  Chandrika Chika Lebih Selektif Memilih Teman

“Ketika institusi militer diberi kewenangan menyelidiki hingga mengadili anggotanya sendiri, terdapat konflik kepentingan yang tidak dapat diatasi,” kata PSHK.

PSHK juga menilai pengusutan perkara ini berpotensi tidak optimal jika dilakukan di peradilan militer, terutama terkait pengungkapan aktor intelektual dan motif serangan.

Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI mengungkap empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus tersebut berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Keempatnya merupakan anggota Denma BAIS TNI dari unsur angkatan laut dan angkatan udara. Saat ini para tersangka telah diamankan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. HUM/GIT

TAGGED: aktivis ham, andrie yunus, hukum indonesia, kasus hukum, kontrs, penyiraman air keras, peradilan militer, peradilan umum, pshk, puspom tni, tersangka tni, TNI
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo
18 November 2026
Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026
Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Kredit Mikro Bank BNI Jember Diduga Jadi Ladang Rekayasa, Kejati Jatim Bongkar Permainan Debitur Fiktif
17 November 2026
200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo
18 November 2026
Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026
200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Hukum

Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo

Hukum

Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden

Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Hukum

Kredit Mikro Bank BNI Jember Diduga Jadi Ladang Rekayasa, Kejati Jatim Bongkar Permainan Debitur Fiktif

Nasional

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?