MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Bareskrim Geledah Toko Emas di Nganjuk, Usut TPPU Tambang Ilegal Rp 25,8 Triliun

Publisher: Redaktur 20 Februari 2026 2 Min Read
Share
Penyidik Bareskrim menggeledah Toko Emas Semar di Nganjuk terkait dugaan TPPU.
Ad imageAd image

NGANJUK, Memoindonesia.co.id – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah Toko Emas Semar di Nganjuk terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari kasus penambangan emas tanpa izin periode 2019–2022, Kamis, 19 Februari 2026.

Perkara tambang emas ilegal tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak dan berkekuatan hukum tetap. Kasus terjadi di wilayah Kalimantan Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjenpol Ade Safri Simanjuntak menyatakan penggeledahan dilakukan serentak di tiga lokasi.

“Pada hari ini, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi secara serentak, yang berada di wilayah Surabaya dan Nganjuk,” kata Ade Safri.

Baca Juga:  Lahan Parkir Kanim Tanjung Perak Sempit, Layanan Keimigrasian Tak Maksimal

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang mengalir ke sejumlah pihak.

“Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak,” jelasnya.

Penyidik turut mengamankan dokumen serta barang bukti hasil penampungan, pengolahan, dan penjualan emas dari tambang ilegal. Bareskrim juga berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan.

Berdasarkan data PPATK, total nilai transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal periode 2019–2025 mencapai Rp25,8 triliun. Transaksi dilakukan melalui pembelian emas dari tambang ilegal yang kemudian dijual sebagian atau seluruhnya ke perusahaan pemurnian dan eksportir.

Baca Juga:  Bareskrim Ambil 27 Sampel Kayu di Garoga, Tapanuli Selatan

“Penyidikan TPPU ini merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum, di mana pelaku usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, penjualan mineral apapun yang berasal dari pertambangan ilegal pasti akan dilakukan penindakan secara tegas,” ujarnya.

Tak hanya di Nganjuk, penyidik juga menggeledah satu lokasi di Surabaya. Penggeledahan dilakukan serentak di dua lokasi di Nganjuk dan satu lokasi di Surabaya.

Ade menyebut hingga kini telah memeriksa 37 orang saksi dalam proses penyidikan.

“Sudah 37 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi selama proses penyidikan berlangsung,” katanya. HUM/GIT

TAGGED: Bareskrim Polri, Dittipideksus, emas ilegal, Kalimantan Barat, Penggeledahan, pp atk, saksi diperiksa, Surabaya, Tambang Ilegal, toko emas, TPPU
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Menhan Sjafrie Dorong Karyawan BUMN dan Swasta Gabung Komcad
9 Oktober 2026
Markas Judol di KPAD Cijantung, TNI Buka Peluang Periksa Perwira AD
9 Oktober 2026
Pembebasan Bersyarat Bechi Dicabut, Indikasi Maladministrasi Seret Enam Petugas
9 Oktober 2026
KPK Deportasi Buronan Korupsi Thailand, Tegaskan Indonesia Bukan Safe Haven
9 Oktober 2026
Kepala Kanwil BPN Jatim Muhammad Naim saat menerima kunjungan kerja Tim Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kantor Wilayah BPN Jatim, Surabaya, Rabu, 7 Oktober 2026.
BPN Jatim Percepat Penanganan Aduan Masyarakat, Respons Laporan ke Presiden Jadi Sorotan
8 Oktober 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Menhan Sjafrie Dorong Karyawan BUMN dan Swasta Gabung Komcad
9 Oktober 2026
Markas Judol di KPAD Cijantung, TNI Buka Peluang Periksa Perwira AD
9 Oktober 2026
Pembebasan Bersyarat Bechi Dicabut, Indikasi Maladministrasi Seret Enam Petugas
9 Oktober 2026
KPK Deportasi Buronan Korupsi Thailand, Tegaskan Indonesia Bukan Safe Haven
9 Oktober 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Nasional

Menhan Sjafrie Dorong Karyawan BUMN dan Swasta Gabung Komcad

Hukum

Markas Judol di KPAD Cijantung, TNI Buka Peluang Periksa Perwira AD

Pemasyarakatan

Pembebasan Bersyarat Bechi Dicabut, Indikasi Maladministrasi Seret Enam Petugas

Korupsi

KPK Deportasi Buronan Korupsi Thailand, Tegaskan Indonesia Bukan Safe Haven

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?