DENPASAR, Memoindonesia.co.id – Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) menyatakan akan melaporkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ke kepolisian terkait pernyataannya soal penonaktifan PBI JK yang disebut sebagai perintah Presiden, Rabu 18 Februari 2026.
Koordinator FSKMP Purwanto M Ali menegaskan pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan publik, dan berdampak pada muruah pemerintah pusat.
“Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” ujar Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa 17 Februari 2026.
Menurutnya, pernyataan yang viral di ruang publik membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10.
Padahal, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu dan kriteria program, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada Presiden.
Selain itu, FSKMP menyoroti rencana Pemerintah Kota Denpasar mengaktifkan kembali PBI JK untuk desil 6 hingga 10 menggunakan APBD yang dinilai dapat memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintah pusat.
“Padahal berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” kata Purwanto.
Atas dasar itu, FSKMP menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan pernyataan tersebut ke aparat penegak hukum dan telah menyiapkan tim kuasa hukum.
“Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Proses akan kami jalankan secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Purwanto.
FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan SH dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum dimaksud.
Sementara itu, I Gusti Ngurah Jaya Negara telah meminta maaf atas pernyataannya terkait penonaktifan PBI JK dan mengaku keliru dalam penyampaian.
“Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran efektif dan efisien,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu 14 Februari 2026. HUM/GIT
