JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberhentikan sementara tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, Minggu 11 Januari 2026.
Selain itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan pemberhentian sementara dilakukan sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terhadap pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” ujar Rosmauli.
Sementara itu, DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan sembari melakukan pembenahan internal.
“DJP mengajak seluruh pegawai DJP di manapun berada untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi,” terangnya.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, ASB selaku tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku konsultan pajak PT WP, serta EY selaku staf PT WP.
Kasus ini bermula saat tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh PT Wanatiara Persada dengan nilai sekitar Rp 75 miliar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan adanya modus pembayaran pajak secara ‘all in’ yang disepakati antara pihak perusahaan dan oknum pejabat pajak.
“Saudara AGS meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar, yang di dalamnya terdapat fee sebesar Rp 8 miliar untuk AGS dan pihak lain di lingkungan Ditjen Pajak,” ujar Asep.
Ia menambahkan PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar, sehingga nilai kekurangan pembayaran pajak yang semula Rp 75 miliar dipangkas menjadi Rp 15,7 miliar.
“Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal, sehingga menyebabkan pendapatan negara berkurang signifikan,” tutur Asep. HUM/GIT
