JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sidang praperadilan jilid II yang diajukan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap Harun Masiku digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 10 Maret 2025.
Tim kuasa hukum Hasto menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pemberkasan kasus guna menghindari praperadilan yang sedang berlangsung.
“Saya kira pelimpahan berkas perkara dengan cara seperti ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujar pengacara Hasto, Maqdir Ismail.
Maqdir menilai langkah KPK ini menyalahi hak-hak tersangka yang telah diatur dalam undang-undang. Ia juga memperingatkan bahwa tindakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi sistem hukum Indonesia.
Menurut Maqdir, KPK sengaja mempercepat pelimpahan berkas agar kasus dugaan korupsi Hasto Kristiyanto segera disidangkan dan menghindari potensi kekalahan dalam praperadilan jilid II.
“Mungkin KPK takut kalah, sehingga mereka memotong proses hukum dengan mempercepat pemberkasan,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam praperadilan jilid pertama, hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan Hasto dengan alasan gugatan kabur atau tidak jelas. Kini, Hasto kembali mengajukan dua gugatan praperadilan, masing-masing terkait kasus suap dan perintangan penyidikan.
KPK telah menahan Hasto Kristiyanto sejak 20 Februari 2025, dengan masa tahanan awal 20 hari hingga 11 Maret 2025 di Rutan Klas I Jakarta Timur. Saat ini, kasusnya telah masuk ke tahap persidangan, dengan sidang perdana dijadwalkan pada 14 Maret 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kasus Harun Masiku terus menjadi sorotan, terlebih dengan perlawanan hukum yang dilakukan oleh Hasto terhadap KPK. HUM/GIT
