JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan tidak mengintervensi proses hukum OTT KPK terhadap pejabat pajak Jakarta Utara, meski memberikan pendampingan hukum, Minggu 11 Januari 2026.
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan pihak wajib pajak terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak dengan menyita uang rupiah dan valuta asing bernilai ratusan juta rupiah.
“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Sabtu 10 Januari 2026.
Fitroh menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak, meski belum memerinci secara detail duduk perkara kasus tersebut.
“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” ujar Fitroh Rohcahyanto.
KPK mengamankan delapan orang dalam OTT tersebut yang terdiri atas pejabat pajak dan pihak wajib pajak.
Selain itu, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara tersebut, salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu.
“KPK menetapkan lima orang tersangka, yakni Dwi Budi Iswahyu selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, Askob Bahtiar selaku tim penilai, Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak PT Wanatiara Persada, serta Edy Yulianto selaku staf PT Wanatiara Persada,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Asep menjelaskan, pejabat pajak tersebut diduga menerima suap terkait fee pengurangan pembayaran pajak dari PT Wanatiara Persada dengan total sekitar Rp 4 miliar.
“Dana Rp 4 miliar itu ditukarkan ke mata uang dolar Singapura dan diserahkan secara tunai oleh konsultan pajak kepada pejabat pajak di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” jelasnya.
Menkeu Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak yang terjerat OTT karena merupakan pegawai Kemenkeu.
“Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya di Banda Aceh.
Menurutnya, pendampingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi, melainkan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Bukan berarti intervensi. Proses hukum tetap berjalan dan apa pun putusannya akan kami terima,” ujarnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
“Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli.
Rosmauli menegaskan DJP berkomitmen pada integritas, akuntabilitas, serta menerapkan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran hukum atau kode etik. HUM/GIT
