JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dan dua tersangka lainnya, Rismon Sianipar serta dokter Tifa, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hari ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi kehadiran para tersangka.
“Sejauh ini belum ada konfirmasi. Semoga yang bersangkutan hari ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik,” ujar Budi Hermanto.
Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, memastikan kliennya siap menghadiri pemeriksaan. Ia menyebut pemanggilan tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus dijalani.
“Kita mau tunjukkan pada publik tidak ada rasa takut sedikit pun terkait status hukum ini. Pemanggilan dari penyidik adalah bagian dari proses hukum biasa,” kata Khozinudin, Senin 10 November 2025.
Meski demikian, Khozinudin tidak menutup kemungkinan akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan status tersangka. “Jika dianggap perlu, kami akan melawan status tersangka tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Asep Edi Suheri menjelaskan, total terdapat delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dibagi dalam dua klaster berdasarkan peran masing-masing.
“Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan delapan tersangka, dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT,” ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat 7 November 2025.
Untuk klaster pertama, para tersangka dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara klaster kedua dikenai Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP serta Pasal 32 Ayat (1) juncto Pasal 48 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE.
Kasus ini bermula dari tudingan sejumlah pihak terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi yang beredar di media sosial dan kanal daring. Polisi menegaskan penyelidikan dilakukan berdasarkan bukti digital dan keterangan para saksi yang menguatkan adanya dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran hoaks. HUM/GIT
