JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut dan meyakini majelis hakim akan bersikap objektif dalam persidangan.
Gugatan itu didaftarkan pada Jumat 31 Oktober 2025 dengan nomor perkara 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Senin 10 November 2025.
“KPK sebagai pihak termohon tentu akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin 3 November 2025.
Budi menegaskan, KPK percaya bahwa hakim yang menangani perkara ini akan memutus secara objektif dan independen. Pihaknya menilai langkah ini justru menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum secara transparan.
“Kami meyakini objektivitas dan independensi hakim dalam memutus praperadilan ini. Penegakan hukum bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, perkara korupsi proyek e-KTP menimbulkan kerugian negara yang besar serta berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sektor kependudukan.
Lebih lanjut, Budi memastikan bahwa seluruh proses hukum terhadap Paulus Tannos telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“KPK menjamin legalitas seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan serta keabsahan alat bukti dalam penanganan perkara ini,” tegasnya.
Diketahui, Paulus Tannos hingga kini masih berstatus buron dan berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham telah beberapa kali mengupayakan ekstradisi dari Singapura, namun belum berhasil lantaran perbedaan sistem hukum. HUM/GIT
