JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sidang tuntutan terhadap para hakim terdakwa kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu 29 Oktober 2025.
Jaksa menuntut mantan Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, serta tiga hakim lainnya dengan hukuman berat di atas 10 tahun penjara.
Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini para terdakwa terbukti menerima suap terkait putusan vonis lepas terhadap korporasi minyak goreng. Dalam tuntutannya, jaksa menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa utama, Muhammad Arif Nuryanta.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi dengan masa penahanan, serta perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.
Selain pidana pokok, Arif juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 15,7 miliar subsider 6 tahun penjara. Jaksa menilai Arif terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Duduk Perkara
Majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan vonis lepas terhadap terdakwa korporasi minyak goreng diketuai oleh Djuyamto, dengan anggota Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom. Jaksa mendakwa ketiganya menerima suap senilai total Rp 40 miliar bersama sejumlah pihak lain, termasuk Arif Nuryanta dan mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.
Dalam dakwaan disebutkan, uang suap Rp 40 miliar tersebut dibagi: Arif Rp 15,7 miliar, Wahyu Rp 2,4 miliar, Djuyamto Rp 9,5 miliar, serta Agam dan Ali masing-masing Rp 6,2 miliar. Vonis lepas tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung, yang menjatuhkan denda dan uang pengganti kepada para korporasi.
Tuntutan Terhadap Tiga Hakim Lain
Jaksa juga menuntut tiga hakim terdakwa lainnya masing-masing 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sesuai bagian yang diterima.
Rinciannya sebagai berikut:
- Djuyamto: 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp 9,5 miliar subsider 5 tahun kurungan.
- Agam Syarief Baharudin: 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp 6,2 miliar subsider 5 tahun kurungan.
- Ali Muhtarom: 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp 6,2 miliar subsider 5 tahun kurungan.
Dalam sidang, istri Djuyamto, Raden Ajeng Temanggung Dyah Ayu Kusuma Wijaya, tampak menangis usai mendengar tuntutan terhadap suaminya. Djuyamto yang mengenakan rompi tahanan merah muda sempat menenangkan istrinya sebelum meninggalkan ruang sidang.
Tuntutan untuk Mantan Panitera PN Jakut
Selain para hakim, jaksa juga menuntut Wahyu Gunawan, mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara, dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 2,4 miliar subsider 6 tahun kurungan.
Jaksa menegaskan, perbuatan para terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan merusak integritas institusi kehakiman. HUM/GIT
