JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai positif kebijakan umrah mandiri yang disahkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Menurutnya, kebijakan ini memudahkan masyarakat yang ingin berangkat secara mandiri karena lebih murah dan efisien, Selasa 28 Oktober 2025.
Gus Fahrur menyebut pelaksanaan umrah mandiri menjadi solusi bagi masyarakat yang mampu mengurus keberangkatan ibadah secara mandiri tanpa melalui biro perjalanan.
“Saya kira itu positif untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang mampu berangkat secara mandiri, lebih murah dan efisien,” kata Gus Fahrur kepada wartawan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai iklan umrah mandiri yang beredar.
“Harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan ada aturan dari pemerintah Saudi yang wajib diikuti agar tidak terlantar dan menjadi korban makelar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pelaksanaan umrah mandiri legal dan dilindungi oleh negara.
Dahnil menyebut pemerintah akan menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 untuk memperkuat pelaksanaan umrah mandiri.
“Umrah mandiri itu keniscayaan karena Arab Saudi membuka gerbang dengan luas. Selama ini sudah banyak masyarakat yang melakukan umrah mandiri,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, regulasi baru ini bertujuan melindungi jamaah dan memastikan penyelenggaraan umrah berjalan aman serta sesuai dengan aturan Arab Saudi.
“Sebelum ada UU 14/2025, jamaah umrah kita sudah banyak yang melakukan umrah mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah ingin melindungi mereka agar tetap aman dan nyaman,” jelasnya.
Menurutnya, kemudahan sistem digital saat ini memungkinkan masyarakat memesan tiket dan akomodasi secara langsung melalui platform resmi seperti Nusuk yang terhubung dengan sistem Arab Saudi. HUM/GIT
