JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa adanya pihak yang kebal hukum atau no more untouchable.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan fokus penindakan korupsi diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa Kejaksaan saat ini memprioritaskan penanganan perkara korupsi yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Komitmen kami terhadap arahan Presiden bahwa penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, serta diikuti dengan optimalisasi penggantian kerugian keuangan negara, dan perbaikan tata kelola,” ujar Anang, Rabu 22 Oktober 2025.
Anang mencontohkan beberapa kasus besar yang saat ini tengah ditangani Kejagung, di antaranya perkara korupsi tata kelola minyak mentah, dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex, serta dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit.
“Beberapa kasus tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Di antaranya perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan dugaan penyalahgunaan fasilitas ekspor CPO oleh tiga grup perusahaan terbesar di sektor kelapa sawit,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anang menegaskan Kejaksaan berkomitmen untuk menangani perkara korupsi di dua sektor utama, yakni sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan sektor pengelolaan sumber daya alam, energi, serta lingkungan hidup.
“Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kami tetap mengedepankan profesionalitas dan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki atau pihak yang kebal hukum. Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara hasil tindak pidana korupsi. HUM/GIT
