SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Sengketa tanah di Perumahan Darmo Hill kembali mencuat setelah PT Pertamina (Persero) mengklaim sebagian lahan sebagai aset eks eigendom. Warga pun mengadukan persoalan ini ke DPRD Kota Surabaya.
Dampaknya, sekitar 300 kepala keluarga (KK) mengalami kesulitan meningkatkan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, beberapa warga yang sudah memegang SHM terkendala transaksi jual beli.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, turun langsung mendampingi warga. Ia menyatakan keprihatinannya dan mempertanyakan mengapa klaim tersebut baru muncul tanpa sosialisasi sebelumnya.
“Perumahan Darmo Hill sudah puluhan tahun ditempati warga. Kalau tiba-tiba diklaim Pertamina, ini bisa bikin Surabaya gaduh. Ini bukan lahan liar atau blok-blokan, tapi kawasan hunian resmi,” tegas Armuji, Kamis, 18 September 2025.
Dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Budi Hartanto, Armuji mendesak Pertamina melakukan verifikasi lapangan, bukan sekadar mengandalkan dokumen lama. Ia juga mendorong warga untuk membuat pengaduan ke DPR RI agar masalah ini mendapat tindak lanjut.
“Warga membeli tanah ini sah dari pengembang. Kalau satu kelurahan habis diklaim Pertamina, negara bisa kacau. Kami akan kawal sampai ada kejelasan,” ujar Cak Ji, disambut tepuk tangan warga.
Sementara itu, Budi Hartanto menjelaskan klaim Pertamina didasarkan pada perjanjian tahun 1965 terkait peralihan aset PT Shell Indonesia kepada pemerintah, termasuk tanah eks Eigendom Verponding No. 1278.
Namun, ia menegaskan sertifikat yang sudah terbit tetap melalui prosedur ketat.Bahwa terhadap sertifikat yang telah terbit di lokasi yang diklaim oleh Pertamina tentunya sudah melalui dokumen dokumen yang memenuhi syarat dan dan proses serta prosedur yang ketat dalam tahapan penerbitannya
“Kantor Pertanahan menghormati setiap permohonan sepanjang ada bukti kepemilikan yang sah. Warga tetap bisa memperjuangkan haknya sesuai aturan,” jelas Budi.
Sekadar diketahui, kisruh klaim tanah ini kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Warga berharap BPN dan DPR segera memberikan kepastian hukum agar mereka terbebas dari ketidakpastian status tanah yang sudah mereka tempati puluhan tahun. HUM/BAD
