JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan secara rinci runutan peristiwa yang menjerat mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim (NAM), sebagai tersangka korupsi pengadaan Chromebook.
Dari sebuah rapat virtual rahasia hingga penerbitan peraturan menteri, jejak Nadiem dalam mengarahkan proyek senilai Rp 1,98 triliun ini terungkap jelas.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bahwa semua berawal pada Februari 2020. Saat itu, Nadiem berinisiatif menggelar pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas penggunaan produk Chromebook di lingkungan pendidikan.
“Dari pertemuan itu, disepakati bahwa produk ChromeOS atau Chrome Device Management (CDM) akan dijadikan proyek pengadaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi),” ujar Nurcahyo dalam jumpa pers, Kamis 4 September 2025.
Langkah selanjutnya menjadi sorotan utama penyidik. Pada 6 Mei 2020, Nadiem menggelar rapat tertutup melalui Zoom Meeting dengan jajaran eselon I dan staf khususnya. Anehnya, ada instruksi khusus dalam rapat tersebut.
“NAM meminta peserta memakai headset atau alat sejenisnya. Rapat itu membahas pengadaan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM, padahal saat itu proses pengadaan belum dimulai,” terang Nurcahyo.
Tindakan Nadiem ini semakin janggal karena ia secara sadar mengabaikan peringatan dari era sebelumnya.
Menurut Kejagung, Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, tidak pernah menjawab surat dari Google karena uji coba Chromebook pada 2019 terbukti gagal dan tidak bisa digunakan di sekolah-sekolah daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam). Namun, Nadiem justru menjawab surat tersebut dan memberi jalan bagi Google untuk berpartisipasi.
Perintah dari Nadiem dalam rapat rahasia itu kemudian dieksekusi oleh bawahannya. Dua direktur, SW dan M (keduanya juga tersangka), lantas menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklap) yang spesifikasinya sudah “dikunci” untuk sistem operasi ChromeOS.
Puncak dari pengarahan proyek ini terjadi pada Februari 2021. Nadiem secara pribadi menerbitkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2021. Dalam lampiran aturan tersebut, spesifikasi teknis untuk pengadaan laptop secara resmi terkunci hanya untuk produk berbasis ChromeOS.
“Akibat perbuatannya, NAM melanggar sejumlah aturan, termasuk Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tegas Nurcahyo.
Kejagung menyangkakan Nadiem dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian perbuatan ini, dari pertemuan awal hingga penerbitan Permendikbud, diduga kuat menjadi penyebab kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,98 triliun. HUM/GIT
