JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polemik mengenai gaji dan tunjangan Anggota DPR RI kembali mencuri perhatian publik. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan perlunya penjelasan terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak sepotong-sepotong.
“Langkah ini bagian dari akuntabilitas kami, supaya publik memahami secara utuh bagaimana komponen pendapatan anggota dewan dan alasan di balik kebijakan penggantian rumah dinas menjadi tunjangan perumahan,” ujar Adies dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
Komponen Gaji dan Tunjangan
Adies menjelaskan, gaji pokok anggota DPR telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Selain itu, terdapat sejumlah tunjangan resmi, antara lain tunjangan keluarga, beras, dan tunjangan jabatan, sebagaimana diatur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Selain komponen tersebut, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan komunikasi intensif serta dukungan untuk tenaga ahli yang membantu penyusunan naskah dan kajian. Menurut Adies, hal ini sejalan dengan tuntutan tugas anggota dewan yang membutuhkan intensitas komunikasi politik serta kerja representasi yang tinggi.
Tunjangan Perumahan: Pengalihan, Bukan Kenaikan
Isu yang paling banyak disorot publik adalah tunjangan perumahan. Adies menegaskan, kebijakan ini bukanlah bentuk kenaikan baru, melainkan pengalihan fasilitas rumah jabatan yang selama ini ditempatkan di kompleks Kalibata dan Ulujami.
Pemerintah bersama DPR sepakat mengembalikan kompleks rumah dinas tersebut kepada negara, lalu menggantinya dengan tunjangan perumahan sesuai jenjang jabatan.
“Dengan mekanisme ini, anggota DPR bisa menyewa atau mengatur tempat tinggalnya sendiri, sementara negara tidak lagi menanggung biaya pemeliharaan aset rumah dinas,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Sensitivitas Publik
Adies mengakui, isu gaji dan tunjangan pejabat negara kerap memunculkan sensitivitas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada penambahan gaji pokok bagi anggota dewan. Perubahan hanya terjadi pada pola penyediaan fasilitas perumahan yang dianggap lebih praktis dan efisien dari sisi anggaran negara.
“Harapannya, masyarakat bisa melihat bahwa setiap komponen pendapatan anggota DPR bukan semata untuk kebutuhan pribadi, melainkan juga untuk menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi demi kepentingan rakyat,” pungkasnya. HUM/BAD
