JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), yang menjadi terpidana kasus korupsi e-KTP, kini sudah menghirup udara bebas.
Pembebasan ini, yang berstatus bebas bersyarat, disebut oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sudah sesuai dengan prosedur.
Bahkan, menurut Agus, pembebasan Setnov seharusnya sudah dilakukan lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar utama.
Putusan tersebut, yang dibacakan pada 4 Juni 2025, mengurangi masa hukuman Setnov dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun.
“Sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu,” ungkap Menteri Agus.
Setnov dinyatakan bebas bersyarat sejak Sabtu 16 Agustus lalu setelah menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung.
Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jabar, Kusnali, mengonfirmasi hal ini. Ia menambahkan bahwa status bebas bersyarat diberikan karena Setnov telah memenuhi syarat, di antaranya menjalani dua per tiga masa tahanan yang sudah dikurangi oleh putusan PK.
“Bersyarat, karena beliau setelah dikabulkan peninjauan kembali 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan, dihitung 2/3-nya itu dapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,” jelas Kusnali. Selain itu, Setnov juga disebut sudah melunasi denda subsider sehingga tidak memiliki kewajiban lain.
Putusan PK ini dipimpin oleh hakim ketua Surya Jaya dengan hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono.
Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan hukum Setnov, memungkinkannya untuk keluar dari penjara lebih awal dari perkiraan semula.
Pembebasan ini pun memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai keadilan dan penegakan hukum bagi para koruptor. HUM/GIT
