JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Bupati Pati, Sudewo, kini harus menghadapi konsekuensi hukum serius setelah KPK mengungkap keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api (KA) di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Meskipun Sudewo telah mengembalikan uang yang diduga sebagai commitment fee dari proyek tersebut, KPK menegaskan bahwa langkah itu tidak akan menghapus status pidananya.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa uang yang diterima Sudewo sudah dikembalikan.
“Benar seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan,” ujar Asep pada Kamis 14 Agustus 2025.
Namun, Asep dengan tegas menjelaskan bahwa pengembalian uang tidak bisa membatalkan pidana korupsi yang telah dilakukan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang secara jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.
Ini adalah prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi, di mana hukuman tidak hanya bertujuan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera.
Keterlibatan Sudewo dalam kasus ini ternyata tidak sesederhana yang dikira. Menurut KPK, perannya jauh lebih luas dari satu proyek.
“Kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan-Kadipiro. Jadi di hampir seluruh proyek itu, ada perannya,” jelas Asep.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Sudewo diduga memiliki peran sentral dalam sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api selama ia menjabat sebagai anggota DPR.
Dugaan ini mengindikasikan adanya skema korupsi yang terstruktur dan masif, di mana commitment fee menjadi modus operandi untuk memuluskan proyek-proyek tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya juga telah mengonfirmasi dugaan ini. “Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi.
Pihak KPK akan terus mendalami informasi ini dan memastikan akan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan jika diperlukan. HUM/GIT
