MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

MA Tolak Kasasi, Vonis ‘Sultan’ Harvey Moeis Cs dalam Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun

Publisher: Redaktur 2 Juli 2025 7 Min Read
Share
Harvey Moeis.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Babak akhir kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun telah mencapai puncaknya di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah nama besar, termasuk pengusaha Harvey Moeis dan mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, kini harus menghadapi konsekuensi hukum final setelah upaya kasasi mereka ditolak oleh MA. Putusan ini mengukuhkan vonis berat yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dikutip dari situs resmi MA pada Selasa 1 Juli 2025, putusan kasasi terhadap para terpidana dibacakan pada Rabu 25 Juni 2025.

Majelis hakim agung dengan suara bulat, tanpa adanya dissenting opinion, menolak permohonan kasasi dari sebagian besar terpidana. Ini berarti, vonis yang lebih tinggi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menjadi putusan final dan mengikat.

Kasus mega korupsi ini telah menyeret sedikitnya 20 orang ke meja hijau, dengan vonis bervariasi mulai dari hukuman penjara hingga kewajiban membayar uang pengganti fantastis yang mencapai triliunan rupiah.

Berikut adalah rincian vonis bagi para terpidana kasus korupsi timah, yang kini sebagian besar telah berkekuatan hukum tetap setelah penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung:

1. Harvey Moeis:

PN Jakpus: 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar.

PT DKI Jakarta: 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 420 miliar.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

2. Helena Lim:

PN Jakpus: 5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

Baca Juga:  Helena Lim, Crazy Rich Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Uang Miliaran Disita

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 900 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

3. Beneficial Owner PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan:

PN Jakpus: 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 2,2 triliun.

PT DKI Jakarta: 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 2,2 triliun.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

4. Direktur PT Sariwiguna Binasentosa Robert Indarto:

PN Jakpus: 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 1,9 triliun.

PT DKI Jakarta: 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 1,9 triliun.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap 18 tahun penjara.

5. Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin (RBT) Reza Andriansyah:

PN Jakpus: 5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

6. Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta:

PN Jakpus: 8 tahun penjara.

PT DKI Jakarta: 19 tahun penjara.

MA: Kasasi gugur, terdakwa meninggal dunia.

7. Pengepul bijih timah (kolektor) Kwan Yung alias Buyung:

PN Jakpus: 5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

Baca Juga:  7 Fakta Tentang 3 Hakim-Eks Pejabat MA Tersangka Suap Terkait Ronald Tannur

8. Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa pada 2015, Hasan Tjhie:

PN Jakpus: 5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

9. GM Operational CV Venus Inti Perkasa dan GM Operational PT Menara Cipta Mulia pada 2015, Achmad Albani:

PN Jakpus: 5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

10. General Manager Operasional PT Tinindo Internusa pada 2017, Rosalina:

PN Jakpus: 4 tahun penjara dan denda Rp 750 juta (tidak mengajukan banding).

11. Eks Kabid Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung pada 2018, Amir Syahbana:

PN Jakpus: 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta (tidak mengajukan banding).

12. Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia pada 2015, Tamron alias Aon:

PN Jakpus: 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 3,5 triliun.

PT DKI Jakarta: 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 3,5 triliun.

MA: Masih proses pemeriksaan kasasi.

13. Eks Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, Suranto Wibowo:

PN Jakpus: 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta (tidak mengajukan banding).

14. Mantan Plt Kadis ESDM Bangka Belitung, Rusbani:

Baca Juga:  Harvey Moeis Divonis Lebih Ringan, Jaksa Ajukan Perlawanan

PN Jakpus: 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (tidak mengajukan banding).

15. Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan:

PN Jakpus: 5,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

PT DKI Jakarta: 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

16. Mantan Direktur PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani:

PN Jakpus: 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 493,3 miliar.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

17. Mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra:

PN Jakpus: 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 493,3 miliar.

MA: Tolak kasasi, vonis tetap seperti putusan PT DKI.

18. Pemilik saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa, Hendry Lie:

PN Jakpus: 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 1 triliun (sedang proses banding).

19. Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono:

PN Jakpus: 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta (masih proses banding).

20. Mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Alwin Albar:

PN Jakpus: 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

PT DKI Jakarta: 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. HUM/GIT

TAGGED: Achmad Albani, Harvey Moeis, Hasan Tjhie, Helena Lim, korupsi timah, Kwan Yung, MA, Reza Andriansyah, Robert Indarto, Suparta, Suwito Gunawan, tolak kasasi
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Ari Widodo bersama Direktur Kerjasama Arif Munandar menyaksikan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah setempat dalam layanan keimigrasian di MPP Salatiga.
Tak Perlu Jauh ke Semarang, Kini Urus Paspor Bisa di MPP Salatiga
10 Juli 2026
KPK Sita SGD 12 Ribu Diduga Berasal dari Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Raja Juli
10 Juli 2026
Kejagung Tegaskan SE Peningkatan Kewaspadaan untuk Jaga Integritas, Bukan Terkait Penggeledahan
10 Juli 2026
KPK Buka Peluang Jerat Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono dengan Pasal TPPU
10 Juli 2026
Profil Rachmat Gobel, Anggota DPR RI Fraksi NasDem yang Meninggal Dunia
10 Juli 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Sita SGD 12 Ribu Diduga Berasal dari Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Raja Juli
10 Juli 2026
Kejagung Tegaskan SE Peningkatan Kewaspadaan untuk Jaga Integritas, Bukan Terkait Penggeledahan
10 Juli 2026
KPK Buka Peluang Jerat Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono dengan Pasal TPPU
10 Juli 2026
Profil Rachmat Gobel, Anggota DPR RI Fraksi NasDem yang Meninggal Dunia
10 Juli 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Ari Widodo bersama Direktur Kerjasama Arif Munandar menyaksikan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah setempat dalam layanan keimigrasian di MPP Salatiga.
Imigrasi

Tak Perlu Jauh ke Semarang, Kini Urus Paspor Bisa di MPP Salatiga

Nasional

KPK Sita SGD 12 Ribu Diduga Berasal dari Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Raja Juli

Kejaksaan

Kejagung Tegaskan SE Peningkatan Kewaspadaan untuk Jaga Integritas, Bukan Terkait Penggeledahan

Korupsi

KPK Buka Peluang Jerat Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono dengan Pasal TPPU

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?