MEDAN, Memoindonesia.co.id – Setelah dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatra Utara, nama Gubernur Bobby Nasution kini ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek jalan.
Menanggapi potensi pemanggilan dirinya oleh KPK, menantu Presiden Joko Widodo ini menyatakan kesiapannya untuk hadir dan memberikan keterangan.
Penyelidikan KPK ini bermula dari OTT terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan empat tersangka lainnya terkait proyek jalan senilai total Rp 231,8 miliar. KPK membuka peluang untuk memanggil siapa saja yang diduga terlibat, termasuk Gubernur Bobby Nasution.
Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa dirinya bersedia dipanggil dan diperiksa. Ia menekankan pentingnya proses hukum, terutama jika ada dugaan aliran dana dari kasus korupsi tersebut.
“Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut pada Senin, 30 Juni 2025.
Bobby menjelaskan bahwa jika memang ada aliran uang dari kasus tersebut, semua pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, tanpa terkecuali, wajib memberikan keterangan.
“Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan kalau ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan,” tegasnya.
Terkait dugaan apakah ada aliran uang yang mengalir ke dirinya, Bobby memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Tudingan, itu tadi, hukum saja nanti dilihat,” ucapnya singkat.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya akan menerapkan prinsip ‘follow the money’ untuk menelusuri ke mana saja aliran uang hasil korupsi itu bergerak.
“Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, ke mana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” jelas Asep dalam konferensi pers pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Asep menegaskan tidak ada pihak yang akan dikecualikan dari pemeriksaan. “Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Asep juga mengungkapkan bahwa pemanggilan tidak harus selalu terkait aliran uang.
“Tidak harus selalu ada aliran uang termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, perintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini, uangnya belum dapat, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban. Seperti itu,” tutupnya. HUM/GIT
