BATAM, Memoindonesia.co.id — Sepanjang Mei hingga awal Juni 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA).
Sebanyak 18 WNA harus menjalani deportasi. Sedangkan tiga lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka langsung diserahkan ke Kejaksaan karena pelanggaran imigrasi.
Sebanyak 16 WNA asal Myanmar dideportasi pada 22 Mei 2025 karena terbukti melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia. Para WNA tersebut sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan rutin oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Batam.
Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa mereka telah overstay dan menunggu perpanjangan izin kerja dari Singapura sambil tinggal sementara di Batam.
“Ini adalah pelanggaran yang tidak dapat kami toleransi,” tegas Kepala Bidang Inteldakim, Jefrico Daud Marturia, Selasa, 10 Juni 2025.
Tak hanya itu, pada 17 Mei 2025, dua WNA asal Tiongkok berinisial WS dan GY juga dideportasi. Keduanya menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di proyek pembangunan Apartemen Opus Bay, Marina, Batam. Selain melakukan penyalahgunaan izin, keduanya juga overstay selama 14 hari.
Deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Hang Nadim menuju Bandara Soekarno-Hatta, sebelum dilanjutkan dengan penerbangan ke negara asal masing-masing. Para pelanggar juga dikenai penangkalan untuk tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Sementara itu, pada 3 Juni 2025, tiga WNA asal Bangladesh berinisial F, SM, dan S diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam beserta barang bukti.
Ketiganya diduga masuk secara ilegal ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Mereka dijerat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara hingga satu tahun dan/atau denda Rp100 juta.
Jefrico menegaskan bahwa penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen Kantor Imigrasi Batam dalam menjaga kedaulatan wilayah.
“Seluruh WNA yang berada di Indonesia wajib mematuhi aturan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran izin tinggal,” ujarnya.
Imigrasi Batam juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan WNA yang dicurigai melakukan aktivitas mencurigakan atau melanggar izin tinggal melalui kanal pengaduan resmi di nomor 0821-8088-9090. HUM/CAK
