JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan enam aset di Jatim senilai sekitar Rp 9 miliar pada 12 hingga 15 Mei 2025. Penyitaan ini terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dalam APBD Provinsi Jatim periode 2019-2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 16 Mei 2025, bahwa aset yang disita diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
Budi merinci bahwa penyidik menyita tiga bidang tanah beserta bangunan di Kota Surabaya, satu unit apartemen di Kota Malang, satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Probolinggo, serta satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi.
Selain penyitaan, KPK juga melakukan penggeledahan terhadap 10 rumah di wilayah Surabaya hingga Madura terkait kasus ini.
“Keseluruhan aset yang disita saat ini ditaksir bernilai Rp 9 miliar,” kata Budi.
KPK berkomitmen mengembangkan penyidikan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar bertanggung jawab secara hukum.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Empat di antaranya merupakan penerima dana hibah, dengan tiga orang penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara. Sedangkan 17 tersangka lainnya adalah pemberi dana hibah, yang terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Sebelumnya, pada Januari 2025, KPK juga telah menyita tiga bidang tanah di Surabaya dan satu unit apartemen di Malang dengan nilai total Rp 8,1 miliar sebagai bagian dari pengembangan kasus ini. HUM/GIT
