JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al-Rasyid, yang dikenal sebagai “Raja OTT”, angkat bicara mengenai tindakan mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang diduga menyebarkan informasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto secara sepihak.
Harun menduga, ada upaya sistematis untuk menghambat penyidikan dalam kasus korupsi yang melibatkan buron Harun Masiku.
Pernyataan tersebut merespons kesaksian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 9 Mei 2025.
“Kesaksian AKBP Rossa ini sangat penting untuk membuka tabir perintangan penyidikan yang dialami KPK. Ini mencerminkan integritas tinggi seorang penyidik,” ujar Harun Al-Rasyid, Sabtu, 10 Mei 2025.
Menurut Harun, tindakan Firli yang mengumumkan OTT secara prematur—saat Harun Masiku dan Hasto belum berhasil ditangkap—mengganggu kerja tim penyidik KPK di lapangan. Harun menilai langkah tersebut bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan bagian dari skenario sistematis yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
“Firli menyebarkan informasi OTT dalam waktu yang sangat singkat saat tim masih berjibaku mengamankan para tersangka. Ini patut diduga sebagai upaya disengaja untuk membocorkan operasi,” jelas Harun.
Harun mendesak KPK untuk segera memeriksa Firli Bahuri demi mengungkap motif di balik penyebaran informasi yang dinilai prematur tersebut. Jika terbukti adanya niat untuk menghalangi penyidikan, Harun menegaskan KPK harus berani menetapkan Firli sebagai tersangka perintangan penyidikan.
“Jika setelah pemeriksaan ditemukan unsur kesengajaan dalam membocorkan informasi OTT, maka sudah seharusnya Firli dijerat sebagai tersangka,” tegasnya.
Dalam persidangan, AKBP Rossa Purbo Bekti mengungkap bahwa pengumuman OTT oleh Firli dilakukan ketika tim KPK belum berhasil menangkap Hasto dan Harun Masiku. Rossa juga menyampaikan bahwa setelah informasi OTT tersebar ke media, satu tim satgas yang dipimpinnya justru diganti.
“Pimpinan KPK saat itu, Firli, secara sepihak mengumumkan adanya OTT, padahal posisi para pihak belum diamankan. Kami mempertanyakan keputusan tersebut karena dapat menggagalkan penyidikan,” ungkap Rossa di hadapan majelis hakim Rios Rahmanto. HUM/GIT
