JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dukungan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset terus mengalir dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, yang menilai regulasi ini sebagai instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat krusial saat ini. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membasmi korupsi secara efektif dan efisien. Apalagi belakangan ini, korupsi makin merajalela di Indonesia,” ujar Hardjuno dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat, 2 Mei 2025.
Hardjuno menyebut bahwa pernyataan dukungan Prabowo terhadap RUU ini adalah sinyal kuat dari pemerintah, dan kini saatnya DPR serta para pembantu presiden di kabinet menjadikannya sebagai agenda prioritas nasional.
“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sinyal kuat. Sekarang tinggal komitmen para pembantunya di kabinet dan mayoritas DPR, yang notabene berasal dari partai koalisi, untuk menjadikan ini agenda utama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa draf RUU Perampasan Aset sudah ada sejak era Mahfud MD menjabat Menko Polhukam di pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, rancangan undang-undang ini sudah berkali-kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2012.
“Kita sudah lebih dari satu dekade gagal mewujudkan instrumen hukum untuk mengembalikan aset negara yang dicuri. Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya: siapa yang sebenarnya takut?” imbuh Hardjuno.
Menurut Hardjuno, RUU ini akan menjadi lex specialis yang penting dalam menutup celah hukum pengembalian aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa perlu menunggu putusan pidana.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pembuktian terbalik yang diatur dalam RUU ini tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
“Negara kehilangan triliunan rupiah aset hasil korupsi yang tidak bisa disentuh karena tidak ada payung hukumnya. Kita tertinggal dari banyak negara seperti Inggris, Swiss, bahkan negara tetangga yang sudah menerapkan rezim perampasan aset non-konviktif,” jelasnya.
Dukungan Presiden Prabowo terhadap pengesahan RUU ini disampaikan secara terbuka saat menghadiri perayaan May Day di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025. Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menegaskan sikap tegasnya terhadap koruptor.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu!” kata Prabowo, yang disambut sorak sorai para buruh.
Ia juga mengungkapkan keheranannya atas fenomena demonstrasi yang mendukung koruptor. “Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor. Tuh gue heran,” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara. Ia memperingatkan para pejabat publik yang digaji oleh negara agar berhenti melakukan korupsi.
“Saya katakan, hentikan korupsimu! Hentikan! Hentikan kalian mencuri uang rakyat!” tegas Prabowo. HUM/GIT
