JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap peran dua asosiasi agen travel haji dalam dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kedua asosiasi ini diduga menjadi perantara dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang disinyalir tidak sesuai aturan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kedua asosiasi tersebut menjadi jembatan komunikasi antara para agen perjalanan haji dengan pejabat Kementerian Agama (Kemenag).
“Pembagiannya melalui asosiasi ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 14 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa asosiasi tersebut bertugas membagi-bagikan kuota haji khusus kepada seluruh agen travel anggotanya.
Pembagian kuota ini, menurut Asep, tidak merata. Beberapa agen travel mendapatkan jatah yang lebih banyak, sementara yang lain hanya mendapatkan sedikit. Ketidakmerataan ini diduga terjadi karena adanya ‘main mata’ atau kesepakatan terselubung.
“Ada yang dapat banyak, dan ada yang dapat sedikit. Tergantung daripada besar kecilnya travel itu,” jelas Asep.
Kasus ini bermula dari keputusan Kemenag yang membagi 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen.
KPK telah memulai penyidikan kasus ini sejak 9 Agustus 2025 dan telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang, termasuk Yaqut, untuk kepentingan penyidikan.
Selain KPK, kasus ini juga menjadi perhatian serius bagi Pansus Angket Haji DPR RI. Ketua Pansus, M. Arwani Thomafi, menyebut bahwa pembagian kuota yang tidak proporsional ini merugikan jemaah haji reguler yang sudah lama menunggu. HUM/GIT
