JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Petugas Imigrasi mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran Rusia melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Imipas) Hendarsam Marantoko mengatakan, pencegahan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi kuat berdasarkan hasil intelijen dan wawancara terhadap kedua pemohon paspor.
“Iya, kami lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke apa namanya itu, ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya,” kata Hendarsam seusai acara Pasporia di kawasan car free day (CFD), Jakarta Pusat, Minggu 22 November 2026.
Menurut Hendarsam, petugas menemukan sejumlah indikasi dari rekam jejak percakapan WhatsApp milik pihak terkait. Informasi tersebut kemudian didalami saat proses wawancara pengajuan paspor.
“Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita ternyata terindikasi kuat apa namanya itu, ingin berangkat ke Rusia, menjadi tentara Rusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, petugas menggali informasi melalui wawancara untuk memastikan tujuan sebenarnya dari permohonan paspor.
Percakapan melalui WhatsApp juga menjadi salah satu bahan pemeriksaan.
“Jadi dari percakapan via WA, segala macam kita lihat. Jadi petugas kita pada saat mereka melakukan wawancara, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka wawancara menggali apakah natural atau tidak, ya kan, proses paspornya itu,” tambahnya.
Hendarsam mengungkapkan, WNI yang terindikasi direkrut menjadi tentara Rusia mayoritas terlebih dahulu transit di negara lain.
Karena itu, Imigrasi berupaya mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui modus perekrutan tersebut.
Menurutnya, gestur, bahasa tubuh, hingga cara pemohon menjawab pertanyaan petugas dapat menjadi indikator untuk mendalami kemungkinan adanya perekrutan ilegal.
Ia menegaskan, Imigrasi terus meningkatkan pengawasan, termasuk melalui patroli siber.
Langkah tersebut dilakukan karena perekrutan calon korban TPPO kini banyak memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi.
“Kami akan melakukan patroli siber karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial dan ke aplikasi sedang kita kembangkan,” ucapnya.
Selain patroli siber, Imigrasi juga mengandalkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi kantong TPPO. HUM/GIT

