JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau perkembangan persidangan di Singapura terkait uji keabsahan penahanan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. KPK mengonfirmasi bahwa sidang sudah digelar.
“Betul, tetapi real-nya seperti apa, belum bisa saya sampaikan,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Meskipun demikian, Tessa menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses persidangan tersebut kepada publik.
Sebagai informasi, pengujian keabsahan penahanan di Singapura mirip dengan gugatan praperadilan di Indonesia. Gugatan ini diajukan oleh Paulus Tannos untuk menentang penahanannya di negara tersebut.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa pemerintah sedang melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses ekstradisi Tannos. Supratman menargetkan dokumen tersebut akan siap sebelum 3 Maret 2025.
“Ya, pasti (disegerakan). Saat ini pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka ekstradisi dapat segera diselesaikan,” ujar Supratman di kantornya pada Jumat, 31 Januari 2025.
Terkait dengan sidang pengujian keabsahan penahanan yang berlangsung di Singapura, Supratman menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat ikut campur dalam proses hukum di negara tersebut. Namun, pihak terkait tetap melakukan upaya diplomasi.
“Urusan pengadilan di Singapura kami tidak bisa campur tangan. Tapi tentu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan diplomasi terkait hal ini,” pungkasnya.
KPK dan pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan agar proses ekstradisi Paulus Tannos dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. HUM/GIT
