JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari mendatang. Menangani sidang sengketa Pilkada 2024 itu, MK punya strategi agar para hakim tak memiliki konflik kepentingan dengan perkara.
Seperti diketahui, MK telah menerima permohonan perkara sengketa pilkada. Sebanyak 314 permohonan perkara teregistrasi per 2 Januari lalu.
“Menyongsong penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada 8 Januari 2025 mendatang, Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan hasil pemilihan umum kepala daerah pada akhir 2024,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 2 Januari 2025.
“Adapun data permohonan PHPU Kepala Daerah hingga saat ini, terdapat total 314 permohonan,” sambungnya.
23 Sengketa Pilgub
Suhartoyo menjelaskan 314 permohonan itu terbanyak merupakan permohonan sengketa Pilbup dengan total 242 perkara. Sedangkan, sebanyak 23 permohonan sengketa Pilgub serta 49 permohonan sengketa Pilwalkot.
Suhartoyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai hal dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada. Di antaranya dengan pembaruan regulasi tentang tata beracara PHP.
“Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop dan Coaching Clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan,” ujarnya.
Cegah Hakim Konflik Kepentingan
MK memiliki strategi untuk mencegah para hakim tak konflik kepentingan saat menangani sengketa pilkada. Strateginya, para hakim tidak menangani perkara Pilkada 2024 dari daerah asalnya masing-masing.
“Para Hakim Konstitusi di Panel tersebut tidak akan memeriksa perkara PHPU Kepala Daerah yang diajukan dari daerah asalnya,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz, Minggu 5 Januari 2024.
Faiz mengatakan seluruh perkara yang telah teregistrasi akan dibagi pemeriksaannya ke dalam tiga panel berbeda. Setiap panel akan terdiri dari 3 hakim konstitusi.
“Seluruh perkara yang telah diregistrasi akan dibagi pemeriksaannya secara proporsional ke dalam tiga Panel berbeda yang masing-masing Panel terdiri dari 3 hakim konstitusi,” tuturnya.
Terkait persiapan sidang, Faiz mengatakan para hakim akan mempelajari dahulu permohonan yang telah teregistrasi. Hal itu dilakukan sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 8 Januari mendatang.
“Para Hakim Konstitusi tentunya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh permohonan yang sudah diregistrasi sebelum diperiksa di dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang rencananya akan diadakan mulai tanggal 8 Januari 2025,” ucapnya. HUM/GIT
