JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut modus korupsi yang dilakukan eks Pj Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai perbuatan konyol. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai modus penggunaan kas pemerintah dengan bukti fiktif sudah menjadi rahasia umum.
“Salah itu kalau dianggap modus konyol, karena itu sebenarnya rahasia umum sering terjadi. Istilahnya uang dipakai dulu terus nanti LPJ-nya dicarikan segala macam,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa 3 Desember 2024.
Boyamin menyebut modus korupsi seperti itu sebagai hal yang sangat lumrah di kalangan daerah. Dia berkelakar, bahkan jika pejabat daerah tak melakukan modus ini, justru dianggap ‘konyol’.
“Jadi kalau di pemerintahan daerah bahkan di beberapa oknum juga pemerintahan pusat pun ada modus begitu, sebenarnya tidak konyol, justru kalau tidak melakukan itu malah konyol, katanya begitu. Ini kalau versi oknum yang nakal tadi. Kalau tidak ‘korupsi’ dengan cara begitu malah konyol, dianggap bodoh karena tidak mau duit enak gitu,” ujarnya.
“Nah itu salah satu modus aja, model itu kan masih bisa apa istilahnya masih bisa dicari carikan bukti misalnya kwitansi meskipun fiktif, misalkan beli apa, beli apa, atau melakukan kegiatan apa. Kemudian disisihkan untuk nonbudgeter, ujung-ujungnya dibagi-bagi itu hampir rahasia umum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Boyamin mengatakan KPK sebenarnya bisa saja menemukan banyak modus seperti ini di banyak daerah. Dia menyayangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selalu lolos dengan modus seperti ini.
“Jadi kalau KPK sekarang mengatakan itu modus konyol ya, berarti KPK telmi, telat mikir, atau tidak update perkembangan. Justru kalau mau ya hampir semua, bukan hampir semua ya, sebagian besar. Kalau KPK mau menelusuri itu hampir terjadi sebagian besar di pemerintahan kita, baik besar maupun kecil, itu kan yang kebetulan terendus oleh KPK di Pekanbaru, yang lain-lain kalau mau melacak dan menelusuri hampir dapat banyak KPK modus-modus begini,” katanya.
“Nah itu yang kadang-kadang juga sangat disayangkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK kadang-kadang hal itu juga tidak cermat, seakan-akan yang penting ada kuitansi, ada duit 10 juta ada kuitansinya beli AC misalnya untuk ruangan itu, padahal ternyata itu AC-nya udah berkali-kali dibelikan, masa setiap tahun beli AC?” sambungnya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pekanbaru. KPK mengatakan OTT itu terkait penggunaan uang kas pemerintah daerah dengan bukti fiktif.
“Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara. Jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya pengeluaran dulu nanti buktinya dipertanggungjawabkan, uang pengganti mengisi brankas,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Bali, Selasa 3 Desember 2024.
Alex mengatakan uang dari bendahara daerah diambil secara tunai dan dibagi-bagikan. Setelah itu, katanya, barulah dibuat bukti pengeluaran fiktif.
“Salah satu modusnya itu tadi, ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Nah ini kan konyol,” ujarnya.
Alexander mengatakan belum menjelaskan detail apakah uang yang diambil itu ditujukan untuk Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Dia menyayangkan adanya kejadian tersebut.
“Kita belum tahu apakah uang itu untuk Pj-nya atau yang lain. Ini kami sayangkan,” tuturnya. HUM/GIT
