SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat menghargai jasa bagi mereka-mereka yang terlibat dalam pemenangan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.
Pada Kabinet Merah Putih (KMP) ini, ada 48 kementerian. Padahal sebelumnya dalam pemerintahan Joko Widodo – Makruf Amin (Indonesia Maju) hanya berjumlah 34 kementerian.
Tak heran jika dalam penataan Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo-Gibran, ia memberikan kesempatan bagi orang-orang yang terlibat dalam pemenangan tersebut.
Hasilnya, penataan kementerian KMP membengkak atau gemuk. Banyak yang melihat, kondisi ini mengingkari semangat reformasi birokrasi yang sudah ditata di awal pemerintahan SBY-Budiono.
Salah satunya, anggota DPRD Jawa Timur, dari Fraksi Golkar, Freddy Poernomo. Politisi senior ini melihat jika kondisi tersebut akan berpengaruh pada penataan keuangan APBN.
“Harusnya tidak menambah kementerian. Sehingga akan berpengaruh pada postur keuangan APBN,” tandas Freddy, Selasa, 22 Oktober 2024.
Politisi yang juga doktor hukum pemerintahan ini, berharap penambahan kementerian tidak membinggungkan organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi, maupun di pemerintahan kabupaten/kota.
“Bisa jadi dalam satu OPD akan berada dalam dua kewenangan kementerian,” sambungnya.
Menurut Freddy yang juga Ketua Balegda DPRD Jatim 2009-2014, ada beberapa hal baik yang patut diapresiasi dari kabinet ini.
Salah satunya adalah tetap adanya orang-orang profesional yang berkapasitas dan berintegritas. Terutama yang berasal dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi.
“Sisi baiknya, tetap ada orang-orang profesional berkapasitas dan berintegritas, beberapa dari perguruan tinggi,” ujar dia.
Freddy menilai, penyusunan kabinet dianggap sebagai angin segar di tengah dinamika politik yang sering kali lebih mengutamakan loyalitas politik daripada kompetensi.
Paling mencolok, menuru alumnus doktor ilmu hukum pemerintahan Unair ini adalah jumlah kabinet yang terlalu terlalu gemuk atau obesitas.
“Terlalu gemuk,” cetusnya.
Mantan Ketua Komisi A periode 2014-2019 (membindangi pemerintahan dan hukum) DPRD Jatim, bahwa struktur kabinet yang besar seperti ini bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan.
“Mengingat banyaknya posisi yang harus dikoordinasikan. HUM/CAK
