JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi ketentuan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang resmi disahkan DPR RI.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK akan menjalankan setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan baru mengenai perampasan aset tersebut.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Budi kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.
Menurut Budi, pengesahan UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.
Sebab, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga pemulihan keuangan negara melalui optimalisasi pengembalian aset.
Meski demikian, KPK akan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam UU tersebut untuk memahami ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.
Budi menjelaskan, selama ini KPK telah menerapkan upaya pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi. Salah satunya melalui penjatuhan pidana uang pengganti kepada para pelaku.
Selain itu, KPK juga kerap mengembangkan perkara korupsi dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan.
“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.
Sementara itu, DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.
Puan menyampaikan, pengesahan aturan tersebut menjadi momentum penting setelah RUU Perampasan Aset berproses selama 18 tahun di DPR.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan. HUM/GIT

