JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengaturan pembagian proyek atau plotting anggaran dana siap pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada sejumlah vendor swasta dengan memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Kamis 19 November 2026.
Dalam pemeriksaan kedua tersebut, penyidik mencecar Rustian mengenai mekanisme penunjukan langsung perusahaan swasta dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian memiliki posisi strategis sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB.
Karena itu, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai mekanisme pengadaan hingga pembagian proyek kepada pihak swasta.
“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya,” terang Budi kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.
Menurut Budi, pengadaan menggunakan DSP memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan penunjukan langsung dengan persyaratan tertentu. Proses tersebut tidak harus melalui mekanisme lelang seperti pengadaan pada umumnya.
“Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung,” jelasnya.
KPK juga mendalami dugaan konflik kepentingan dan pemberian imbalan atau kickback dalam proses penunjukan langsung tersebut.
Penyidik menelusuri kemungkinan proyek hanya dibagikan kepada vendor-vendor tertentu.
“Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” tutur Budi.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Rustian diperlukan untuk mengungkap mekanisme tersebut karena posisinya sebagai KPA.
Dalam pelaksanaan pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat melakukan penunjukan langsung tanpa melalui kelompok kerja (Pokja).
Rustian diperiksa bersama Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang.
Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya Rustian menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pada Selasa 27 Oktober 2026.
Dalam pemeriksaan pertama, penyidik mendalami status kepegawaian dua tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS), adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli.
KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. Dokumen tersebut ditemukan dalam dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian saat pemeriksaan.
Sebelumnya, Rustian sempat ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara ini.
Namun, penyidik memulangkannya setelah pemeriksaan karena saat itu belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sestama BNPB tersebut.
“Untuk saat ini, sampai dengan hasil ekspose tadi malam, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu 14 Oktober 2026.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB.
Para tersangka diduga menerima suap berupa uang Rp 4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat.
Mereka terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama adalah Bima Setiawan yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan DSP.
Sementara klaster kedua terdiri atas Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. HUM/GIT

