MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Buntut Penyitaan HP Sekjen PDI-P Hasto, Dewas KPK Periksa AKBP Rossa

Publisher: Redaktur 21 Juli 2024 4 Min Read
Share
Tim hukum Kusnadi, Ronny Talapesy.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Buntut penyitaan HP Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, akhirnya penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). PDI-P menghargai pemeriksaan tersebut.

“Ya kami baru mendengar dari media soal pemeriksaan Dewas kepada penyidik Rossa. Kami menghargai apa yang dilakukan Dewas meskipun sampai sekarang kami belum mendapat pemberitahuan soal hasil pemeriksaan,” kata tim hukum PDI-P, Ronny Talapessy, Sabtu 20 Juli 2024.

Ronny yang juga Ketua DPP PDI-P mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan KPK terkait surat dari LPSK dan Komnas HAM soal perlindungan kepada Staf Hasto, Kusnadi. Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan oleh AKBP Rossa terhadap Kusnadi tidak sesuai aturan.

“Yang juga penting kita tunggu adalah balasan dan penjelasan KPK terhadap surat LPSK dan Komnas HAM terkait perlindungan kepada saksi Kusnadi,” ujarnya.

Baca Juga:  IM57 Desak KPK Segera Buka Penyidikan terhadap Firli Bahuri Usai Sebar Info OTT Harun-Hasto

“Karena Kusnadi ini, beliau digeledah dengan cara dijebak, tidak sesuai aturan dan KUHAP, bahkan tidak boleh didampingi pengacara, padahal dia cuma mengantar Mas Hasto yang datang karena diundang KPK memberikan keterangan. Dan juga ada salah tanggal di berita acara penerimaan barang bukti kemudian diganti lagi secara manipulatif dan yang seperti ini kami harap tidak boleh terjadi lagi ke depan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kusnadi melaporkan AKBP Rossa ke Dewan Pengawas KPK. Selain ke Dewas KPK, AKBP Rossa juga diadukan ke Komnas HAM.

Terbaru, Kusnadi mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Propam Polri. Kusnadi menilai ada pelanggaran prosedur penyitaan ponsel yang dilakukan Rossa.

Baca Juga:  Aliran Duit dari SYL ke Istri dan Partai NasDem Terkait Kasus Pemerasan di Kementerian Pertanian

Pengaduan itu diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

“Saya selaku kuasa hukum Kusnadi hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 juni 2024 di lantai 2 Gedung KPK,” ujar pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 11 Juli 2024.

“Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimanapun Rossa Purbo Bekti dan Priyatna ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK,” tambah dia.

Petrus menjelaskan peristiwa pertama terjadi saat Sekjen PDI-P Hasto diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. Saat itu, Kusnadi mengaku dipanggil oleh AKBP Rossa untuk membawakan HP Hasto. Namun, kata dia, AKBP Rossa menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi.

Baca Juga:  Kader PDIP Surabaya Gelar Selamatan Nasi Kuning, Doakan Hasto Kristiyanto Divonis Bebas

“Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan. Kusnadi keberatan, ‘Kok saya digeledah’. Dibalas ‘Diam kamu’. Dibentak begitu Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini saksi apa tersangka,” kata Petrus.

Dia mengatakan peristiwa kedua terjadi saat Kusnadi dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu, katanya, Kusnadi diminta menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Petrus menyebut terdapat kesalahan dalam surat tersebut. Salah satunya, kata Petrus, ada perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

Selain membuat laporan pengaduan, Petrus menyebut, pihaknya juga melayangkan permohonan ke Birowassidik proses yang tengah bergulir di KPK. HUM/GIT

TAGGED: AKBP Rossa Purbo Bekti, Dewas KPK, Hasto Kristiyanto, HP, komnas ham, KPK, KUHAP, LPSK, penyitaan, Ronny Talapesy, Sekjen PDI-P, Tim hukum Kusnadi
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Menaker Yassierli Sebut OTT Wamenaker Noel ‘Pukulan Berat’ di Tengah Upaya Pembenahan Kemnaker
22 Agustus 2025
Dari Ducati hingga Nissan GT-R: KPK Pamerkan 22 Kendaraan Mewah Barang Bukti OTT Wamenaker Noel
22 Agustus 2025
KPK Panggil Lisa Mariana, Terkait Kasus Korupsi Iklan BJB yang Rugikan Negara Rp 222 Miliar
22 Agustus 2025
Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Istana Beri Sinyal Pergantian Jabatan Jika Terbukti
22 Agustus 2025
Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Diduga Terlibat Pemerasan Pengurusan Sertifikasi K3
22 Agustus 2025
Ad imageAd image

NASIONAL

Menaker Yassierli Sebut OTT Wamenaker Noel ‘Pukulan Berat’ di Tengah Upaya Pembenahan Kemnaker
22 Agustus 2025
Dari Ducati hingga Nissan GT-R: KPK Pamerkan 22 Kendaraan Mewah Barang Bukti OTT Wamenaker Noel
22 Agustus 2025
KPK Panggil Lisa Mariana, Terkait Kasus Korupsi Iklan BJB yang Rugikan Negara Rp 222 Miliar
22 Agustus 2025
Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Istana Beri Sinyal Pergantian Jabatan Jika Terbukti
22 Agustus 2025

TERPOPULER

Gegara Skandal Perselingkuhan Ajudan Wakapolda NTT, Mutasi Perwira Dirombak Ulang
20 Agustus 2025
Skandal Perselingkuhan Mengguncang Polda NTT, Dua Ajudan Wakapolda Diganjar Sanksi
21 Agustus 2025
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Muhammad Arifin Siregar, S.T., M.E mencocokan data dengan kondisi lapangan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Proaktif Dukung Pengadaan Tanah untuk Sekolah Rakyat
20 Agustus 2025
Kakanwil BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri foto bersama jajaran Kantor Pertanahan Morowali Utara.
Wujudkan Layanan Cepat, Tepat, dan Berkualitas, Kakanwil BPN Sulteng Lakukan Monev di Morowali Utara
21 Agustus 2025

Baca Berita Lainnya:

Hukum

Menaker Yassierli Sebut OTT Wamenaker Noel ‘Pukulan Berat’ di Tengah Upaya Pembenahan Kemnaker

Hukum

Dari Ducati hingga Nissan GT-R: KPK Pamerkan 22 Kendaraan Mewah Barang Bukti OTT Wamenaker Noel

Hukum

KPK Panggil Lisa Mariana, Terkait Kasus Korupsi Iklan BJB yang Rugikan Negara Rp 222 Miliar

Hukum

Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Istana Beri Sinyal Pergantian Jabatan Jika Terbukti

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?