JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Perdagangan karbon memerlukan pengaturan tegas oleh negara untuk mencegah kejahatan karbon.
Ahli Hukum Lingkungan dan mantan Plt Pimpinan KPK tahun 2009, Achmad Santosa, yang akrab disapa Mas Otta, menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam perdagangan karbon.
Otta, yang juga merupakan Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (2009-2011), mengidentifikasi berbagai modus kejahatan karbon berdasarkan laporan dari Environmental Crime Program Interpol 2023, Deloitte Forensic Australia 2009, dan International Organization of Securities Commission 2023.
Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum berdasarkan pemetaan modus operandi kejahatan karbon yang terjadi di negara lain dan potensi pelanggaran di Indonesia.
Menurut Otta, beberapa langkah yang perlu diambil termasuk pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait aspek perizinan proyek karbon, monitoring, reporting, verification (MRV), serta pengawasan transaksi karbon di bursa karbon.
Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan instansi terkait juga krusial untuk mencegah kejahatan karbon.
“Juga penting untuk mengaktifkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pengawasan dan penegakan hukum. Indonesia perlu mengembangkan kerja sama strategis dengan Interpol untuk meningkatkan kapasitas pengawas dan aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Otta.
Modus Kejahatan Karbon
Otta menjelaskan beberapa modus kejahatan dalam perdagangan karbon:
1. Kredit Karbon Fiktif: Menjual kredit karbon yang tidak ada atau dimiliki oleh orang lain. Sifat tak berwujud dari kredit karbon memungkinkan pemisahan kepemilikan hak karbon dengan proyek fisiknya, meningkatkan risiko korupsi dan penipuan.
2. Pemalsuan Dokumen: Pejabat pemerintah memberikan izin dengan cara memalsukan dokumen kepemilikan.
3. Manipulasi Pengukuran (MRV): Mengklaim kredit karbon tambahan secara curang dengan memanipulasi pengukuran dan verifikasi proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanisms).
4. Klaim Palsu: Menyesatkan terkait manfaat lingkungan atau keuangan dari investasi pasar karbon. Kompleksitas dan kurangnya pemahaman tentang pasar karbon dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.
5. Eksploitasi Kelemahan Regulasi: Menggunakan regulasi yang lemah untuk melakukan kejahatan finansial seperti penggelapan pajak dan pencucian uang.
6. Penipuan Pajak: Melibatkan pencurian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara membeli karbon di negara yang membebaskan PPN dan menjualnya ke negara lain dengan memberlakukan harga jual ditambah PPN.
Otta menekankan bahwa pertumbuhan investasi yang cepat, regulasi yang kurang memadai, dan sifat tak berwujud dari kredit karbon membuat pasar karbon rentan terhadap manipulasi.
Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan kerja sama internasional sangat penting untuk mencegah dan menangani kejahatan karbon. HUM/GIT
