JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Status tersangka ini merupakan bagian dari proses hukum setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Januari 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan keprihatinannya atas status tersangka yang diberikan KPK kepada Gus Muhdlor terkait dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, hal ini menjadi pembelajaran bagi semua kepala daerah.
“Kita ikut bersedih ya dan menjadi pembelajaran bagi semua bupati di manapun,” ujar Muhaimin di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 April 2024.
Cak Imin juga mengungkapkan bahwa Gus Muhdlor sudah dipecat meskipun tidak dijelaskan secara rinci kapan keputusan pemecatan itu diambil.
“Waktu itu sudah (dipecat) sih,” tambahnya.
Gus Muhdlor sempat “menghilang” saat KPK melakukan OTT di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 25-26 Januari 2024. Namun, ia muncul kembali saat memimpin deklarasi mendukung capres dan cawapres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 1 Februari 2024.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa Muhdlor telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif di BPPD Sidoarjo.
“Kami mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” kata Ali Fikri pada Selasa, 16 April 2024.
Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan analisa keterangan para saksi, tersangka, dan alat bukti yang telah dikantongi penyidik. KPK akan terus mengabarkan perkembangan perkara Gus Muhdlor secara bertahap.
Perkara dugaan korupsi di Sidoarjo berawal dari operasi tangkap tangan pada 25-26 Januari lalu, di mana KPK mengamankan 11 orang, termasuk sanak keluarga Gus Muhdlor. Setelah gelar perkara, KPK menetapkan satu tersangka, yakni Bendahara dan Kepala Bagian Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. HUM/GIT
