MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Skandal Pungutan Liar di Rutan KPK: Bawa Masuk HP Rp 10-20 Juta, Ngecas Rp 200-300 Ribu

Publisher: Redaktur 19 Januari 2024 2 Min Read
Share
Anggota Dewas KPK Albertina Ho.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesi.co.id – Skandal pungutan liar (pungli) di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkuak setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap sejumlah temuan dalam sidang etik. Dewas KPK mencatat adanya tarif sebesar Rp 200-300 ribu untuk jasa mengisi daya baterai HP di Rutan KPK.

“Ngecas HP-nya sekitar Rp 200 sampai Rp 300 ribu, per satu kali,” ungkap Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Dewas KPK, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2024.
Albertina juga menyoroti pembayaran tambahan untuk pengisian daya HP menggunakan powerbank, meski rincian tarif belum diungkapkan.

Tidak hanya itu, Albertina mengungkap bahwa terdapat tarif bagi tahanan yang ingin memasukkan HP ke dalam Rutan, dengan biaya mencapai Rp 10 sampai Rp 20 juta. Pembayaran ini berlaku selama tahanan mempergunakan ponsel, dan ada pembayaran bulanan yang harus dilakukan.

Baca Juga:  10 Capim KPK Segera Diuji DPR, IM57: Jangan Sampai Ada Proses Transaksional

Sebelumnya, Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, juga mencatat temuan pungli di Rutan KPK. Haris menjelaskan bahwa para pegawai KPK memungut uang dari tahanan yang ingin mendapatkan layanan istimewa di rutan. Layanan tersebut mencakup komunikasi melalui ponsel dan pengisian daya baterai HP.

“Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan maka tahanan itu mendapat layanan lebihlah. Contohnya misalnya handphone untuk komunikasi itu contohnya. Bisa juga dalam bentuk apa namanya nge-charger handphone dan lain-lain,” ungkap Haris.

Haris mengungkap bahwa 93 pegawai KPK, mulai dari kepala rumah tahanan (karutan) hingga komandan regu, akan disidang etik terkait dugaan keterlibatan pungutan liar di Rutan KPK.

Baca Juga:  Pansel KPK Dikritik Terkait Proses Wawancara Tertutup Capim KPK, Alami Perubahan Menjadi Terbuka

Dewan Pengawas KPK juga mengumumkan peningkatan estimasi nilai pungli di Rutan KPK. Meskipun temuan awal pada September 2023 menyebut besaran pungli mencapai Rp 4 miliar, Dewas KPK mengklaim bahwa nilai pungli telah meningkat menjadi Rp 6,1 miliar.

“Sekitaran Rp 6,148 miliar. Itu total yang di Dewan Pengawas,” tambah Albertina Ho, anggota Dewas KPK. Skandal ini menciptakan kehebohan dan menimbulkan keprihatinan terhadap praktik korupsi di lembaga antikorupsi yang seharusnya menjadi contoh integritas. CAK/RAZ

TAGGED: Albertina Ho, Dewas KPK, HP, Karutan, Komandan Regu, mengisi daya baterai HP, Pungli, Pungutan Liar, Rutan KPK
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Polisi Libatkan Tim Labfor Selidiki Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat
1 Agustus 2026
Manajemen Hotel Pullman Pastikan Tak Ada Korban, Kebakaran Terjadi di Area Parkir
1 Agustus 2026
Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut
1 Agustus 2026
Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan
1 Agustus 2026
KY Bongkar Tren Pelanggaran Hakim 2026, Ada Suap, Judol, Perselingkuhan hingga Pelecehan
1 Agustus 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut
1 Agustus 2026
Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan
1 Agustus 2026
KY Bongkar Tren Pelanggaran Hakim 2026, Ada Suap, Judol, Perselingkuhan hingga Pelecehan
1 Agustus 2026
Sahroni Desak Mutasi Besar-besaran Hakim usai Pelanggaran Etik Naik 100 Persen
1 Agustus 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Peristiwa

Polisi Libatkan Tim Labfor Selidiki Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat

Peristiwa

Manajemen Hotel Pullman Pastikan Tak Ada Korban, Kebakaran Terjadi di Area Parkir

Kejaksaan

Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut

Korupsi

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?