MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Billy Handiwiyanto Soroti Perubahan Signifikan Pasal Pencemaran Nama Baik setelah Diteken Joko Widodo

Publisher: Redaksi 17 Januari 2024 3 Min Read
Share
Advokat Billy Handiwiyanto dalam Live IG, Rabu, 17 Januari 2024.
Advokat Billy Handiwiyanto dalam Live IG, Rabu, 17 Januari 2024.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, menyangkut pencemaran nama baik, terutama Pasal 27A, menjadi sorotan advokat muda Billy Handiwiyanto, S.H, M.H.

Sorotan tersebut terutama yang lebih spesifik mengenai pencemaran nama baik, yang mana pasal tersebut baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Pasal itu, kini lebih spesifik dengan tambahan ketentuan-ketentuan baru yang membuatnya tidak lagi disebut sebagai “pasal karet”. Diskusi itu ditayangkan dakam Live IG, Rabu, 17 Januari 2024.

“Maka tidak bisa lagi (pasal dalam UU No. 1 Tahun 2024, red) disebut sebagai pasal karet,” kata Billy Handiwiyanto dalam diskusi dengan tema “Perubahan Penting Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE 2024”.

Baca Juga:  6 Partai Tinju Profesional Sabuk Emas Pangdam V/Brawijaya Ramaikan Surabaya

Dalam live Instagram, Billy membahas beberapa perubahan utama. Misalnya, penurunan ancaman hukuman dari 4 tahun menjadi 2 tahun, disertai dengan denda sebesar Rp 400 juta.

“Sekarang (UU No. 1 2024, red) cuma dua tahun dengan denda Rp 400 juta,” cetus Managing Partner Handiwiyanto Law Office (HLO) ini.

Bendahara Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Surabaya ini, juga menyoroti Pasal 45 ayat 6 yang berkaitan dengan fitnah.

“Jika si pembuat fitnah yang tidak dapat membuktikan tudingannya dapat dikenai pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 700 juta,” urai Billy.

Lebih lanjut, Billy juga membahas Pasal 27 ayat B yang mengatur khusus pinjaman online (pinjol). Fokusnya adalah pada penagih atau debt collector.

Dimana, penagih yang sering menyebarkan informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau perangkat elektronik lainnya. Dengan Pasal 27B, mereka dapat dijerat hukuman 6 tahun penjara.

Baca Juga:  Handiwiyanto Law Office Masuk 10 Besar Top 100 Indonesian Law Firms 2024, Ingat Kasus Dugaan KDRT Sharon Milan yang Berujung Damai

“Para penagih itu biasanya menyebarkan informasi utang kita melalui media sosial atau perangkat elektronik lain. Dengan pasal ini (Pasal 27B, red) bisa dijerat 6 tahun penjara,” tandas Billy.

Tak ketinggalan, Billy juga menyoroti Pasal 28 ayat 1 tentang informasi hoax, yang menurutnya mengatur lebih spesifik terkait kerugian materiil.

Billy menambahkan, kerugian materiil menjadi salah satu syarat mutlak dalam Undang-undang No.1 Tahun 2024. Diskusi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang perubahan substansial dalam UU ITE yang baru.

“Kerugian materiil ini merupakan salah satu syarat mutlak di Undang-undang No.1 Tahun 2024,” pungkas Billy. CAK/BAD

TAGGED: Advokat Muda, Banteng Muda Indonesia, Billy Handiwiyanto, Debt Collector, Handiwiyanto Law Office, Joko Widodo, Pasal 27A UU ITE, pencemaran nama baik, UU ITE
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?