SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, menyangkut pencemaran nama baik, terutama Pasal 27A, menjadi sorotan advokat muda Billy Handiwiyanto, S.H, M.H.
Sorotan tersebut terutama yang lebih spesifik mengenai pencemaran nama baik, yang mana pasal tersebut baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Pasal itu, kini lebih spesifik dengan tambahan ketentuan-ketentuan baru yang membuatnya tidak lagi disebut sebagai “pasal karet”. Diskusi itu ditayangkan dakam Live IG, Rabu, 17 Januari 2024.
“Maka tidak bisa lagi (pasal dalam UU No. 1 Tahun 2024, red) disebut sebagai pasal karet,” kata Billy Handiwiyanto dalam diskusi dengan tema “Perubahan Penting Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE 2024”.
Dalam live Instagram, Billy membahas beberapa perubahan utama. Misalnya, penurunan ancaman hukuman dari 4 tahun menjadi 2 tahun, disertai dengan denda sebesar Rp 400 juta.
“Sekarang (UU No. 1 2024, red) cuma dua tahun dengan denda Rp 400 juta,” cetus Managing Partner Handiwiyanto Law Office (HLO) ini.
Bendahara Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Surabaya ini, juga menyoroti Pasal 45 ayat 6 yang berkaitan dengan fitnah.
“Jika si pembuat fitnah yang tidak dapat membuktikan tudingannya dapat dikenai pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 700 juta,” urai Billy.
Lebih lanjut, Billy juga membahas Pasal 27 ayat B yang mengatur khusus pinjaman online (pinjol). Fokusnya adalah pada penagih atau debt collector.
Dimana, penagih yang sering menyebarkan informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau perangkat elektronik lainnya. Dengan Pasal 27B, mereka dapat dijerat hukuman 6 tahun penjara.
“Para penagih itu biasanya menyebarkan informasi utang kita melalui media sosial atau perangkat elektronik lain. Dengan pasal ini (Pasal 27B, red) bisa dijerat 6 tahun penjara,” tandas Billy.
Tak ketinggalan, Billy juga menyoroti Pasal 28 ayat 1 tentang informasi hoax, yang menurutnya mengatur lebih spesifik terkait kerugian materiil.
Billy menambahkan, kerugian materiil menjadi salah satu syarat mutlak dalam Undang-undang No.1 Tahun 2024. Diskusi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang perubahan substansial dalam UU ITE yang baru.
“Kerugian materiil ini merupakan salah satu syarat mutlak di Undang-undang No.1 Tahun 2024,” pungkas Billy. CAK/BAD
