JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap lembaga antirasuah tidak berkaitan dengan isu kebocoran operasi tangkap tangan (OTT), Senin 16 November 2026.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sejumlah dugaan kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan KPK sebelumnya telah diklarifikasi oleh jajaran Kedeputian Penindakan.
“Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,” ungkap Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Taufik menyebut, hingga saat ini hanya satu peristiwa yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi terkait dugaan kebocoran, yakni kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan tersangka berinisial DIS.
Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan disebut mendekati tahap akhir sebelum dilimpahkan ke persidangan.
“Dan sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” lanjutnya.
Dia meyakini penyadapan terhadap KPK tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kebocoran dalam pelaksanaan OTT.
Taufik juga menegaskan informasi mengenai perkara yang ditangani KPK berada dalam ranah internal lembaga tersebut.
“Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” jelasnya.
Diketahui, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga berperan sebagai penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Suyudi juga memaparkan sejumlah target penyadapan yang diduga dilakukan Listyo Sigit dan pihak lainnya.
Target tersebut meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, hingga tokoh politik.
Selain itu, penyadapan diduga menyasar gubernur, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa. HUM/GIT

