MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN

Publisher: Redaktur 17 November 2026 4 Min Read
Share
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait penyidikan kasus ATR/BPN.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Dewan Pengawas (Dewas) yang memeriksa sejumlah pegawainya terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin 16 November 2026.

 

Meski demikian, KPK menegaskan fokus utama saat ini tetap pada penyidikan perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT).

 

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya menghormati proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Dewas bersama Inspektorat terhadap informasi dugaan kebocoran dokumen.

 

“Kami menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas dan inspektorat dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” terang Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca Juga:  Juru Simpan Duit Kasus Korupsi Kuota Haji dalam Bidikan KPK

 

“Tetapi saat ini memang yang menjadi fokus di penindakan terkait perkaranya masih sedang berproses,” sambungnya.

 

Taufik menjelaskan, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut.

 

Dari pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN, termasuk hak guna usaha (HGU) dan HGB.

 

“Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ungkapnya.

 

Selain perkara yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk, KPK juga mengidentifikasi dugaan pengurusan layanan pertanahan lainnya yang melibatkan pihak swasta. Temuan tersebut masih didalami dan berpeluang dikembangkan dalam penyidikan.

Baca Juga:  SYL Titip Nayunda Jadi Honorer: Gaji Rp 4,3 Juta/Bulan, Setahun Ngantor 2 Kali

 

“Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan,” imbuhnya.

 

Dewas Periksa Pegawai KPK

Sebelumnya, KPK menemukan indikasi kebocoran dokumen dalam penanganan perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

 

Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal oleh Dewas dan Inspektorat KPK.

 

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat 6 November 2026.

 

Budi tidak memerinci identitas pegawai yang diperiksa. Dia hanya memastikan proses pemeriksaan masih berlangsung.

Baca Juga:  Yasonna Akui Minta KPK Jadwal Ulang Panggilan, Ini Alasannya

 

“Masih berproses,” jelasnya.

 

Di sisi lain, Budi memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan untuk memperkuat perkara.

 

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

 

Selain itu, penyidik turut mendalami dugaan penerimaan uang terkait jual-beli jabatan serta layanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

 

Berikut delapan tersangka dalam perkara tersebut:

  1. Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.

  2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

  3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.

  4. Arif Sugiyanto (ARF).

  5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ).

  6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.

  7. Erwin (ERW).

  8. Muhammad Fakhry (MF). HUM/GIT

TAGGED: ATR/BPN, Dewas KPK, Jual Beli Jabatan, kasus suap HGB, kebocoran dokumen, korupsi pertanahan, KPK, mutasi ATR BPN, OTT KPK, Penyidikan KPK, suap pertanahan, Summarecon
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026
KPK Ikut Disadap Listyo Sigit, Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Kebocoran OTT
17 November 2026
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim
17 November 2026
Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar
17 November 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri (kanan) dan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dua Aset Peninggalan Weskamer Surabaya Jadi Sorotan, Kemenkum dan BPN Jatim Telusuri Status Hukumnya
16 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026
KPK Ikut Disadap Listyo Sigit, Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Kebocoran OTT
17 November 2026
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim
17 November 2026
Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar
17 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Politik

PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Ikut Disadap Listyo Sigit, Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Kebocoran OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim

Korupsi

Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?