MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

KPK Ikut Disadap Listyo Sigit, Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Kebocoran OTT

Publisher: Redaktur 17 November 2026 3 Min Read
Share
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap lembaga antirasuah tidak berkaitan dengan isu kebocoran operasi tangkap tangan (OTT), Senin 16 November 2026.

 

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sejumlah dugaan kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan KPK sebelumnya telah diklarifikasi oleh jajaran Kedeputian Penindakan.

 

“Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,” ungkap Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

 

Taufik menyebut, hingga saat ini hanya satu peristiwa yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi terkait dugaan kebocoran, yakni kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan tersangka berinisial DIS.

Baca Juga:  6 Fakta OTT KPK Jerat Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga

 

Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan disebut mendekati tahap akhir sebelum dilimpahkan ke persidangan.

 

“Dan sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” lanjutnya.

 

Dia meyakini penyadapan terhadap KPK tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kebocoran dalam pelaksanaan OTT.

 

Taufik juga menegaskan informasi mengenai perkara yang ditangani KPK berada dalam ranah internal lembaga tersebut.

Baca Juga:  Hasto Ngaku Berdebat dengan Penyidik KPK Saat HP Miliknya Disita

 

“Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” jelasnya.

 

Diketahui, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga berperan sebagai penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

Baca Juga:  KPK Sita Emas dan Uang Ratusan Juta dari Kanwil BPN Jatim, Diduga Terkait Layanan Pertanahan

 

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.

 

Suyudi juga memaparkan sejumlah target penyadapan yang diduga dilakukan Listyo Sigit dan pihak lainnya.

 

Target tersebut meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, hingga tokoh politik.

 

Selain itu, penyadapan diduga menyasar gubernur, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa. HUM/GIT

TAGGED: Kapolri, kasus penyadapan, kebocoran OTT, Komisi III DPR, KPK, KPK disadap, listyo sigit, Operasi Tangkap Tangan, OTT KPK, penyadapan ilegal, polisi, Prabowo
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN
17 November 2026
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim
17 November 2026
Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar
17 November 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri (kanan) dan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dua Aset Peninggalan Weskamer Surabaya Jadi Sorotan, Kemenkum dan BPN Jatim Telusuri Status Hukumnya
16 November 2026
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran
16 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN
17 November 2026
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim
17 November 2026
Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar
17 November 2026
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran
16 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp 1,26 Miliar dari Hibah Pokmas Jatim

Korupsi

Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Nurhadi dengan Vonis 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 137 Miliar

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri (kanan) dan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Pertanahan

Dua Aset Peninggalan Weskamer Surabaya Jadi Sorotan, Kemenkum dan BPN Jatim Telusuri Status Hukumnya

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?