MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

DKPP Bisa Periksa KPU soal Ijazah Gibran Jika Ada Aduan, Ini Syaratnya

Publisher: Redaktur 8 Oktober 2026 3 Min Read
Share
Ilustrasi KPU terkait polemik ijazah Gibran.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id   – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka peluang memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, Kamis 8 Oktober 2026.

 

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan undang-undang membatasi kewenangan DKPP untuk bersikap pasif. Artinya, DKPP hanya dapat memeriksa perkara setelah menerima aduan.

 

“Undang-undang membatasi kewenangan DKPP bersikap pasif. Memeriksa perkara bila ada aduan masuk. Tanpa adanya pengaduan, tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan,” ujar Heddy kepada wartawan, Kamis 8 Oktober 2026.

 

Heddy menegaskan DKPP wajib memeriksa pengaduan yang masuk sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Baca Juga:  Strategi Cegah Konflik Kepentingan Hakim MK di Gugatan Pilkada

 

“DKPP juga tidak boleh menolak pengaduan sepanjang pengaduan itu memenuhi syarat formil dan materiil,” katanya.

 

Pernyataan DKPP tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat Gibran.

 

Dalam putusan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK menyatakan certificate of attendance dan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

 

“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Hakim MK Arsul Sani.

Baca Juga:  MK Menolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terkait Pilpres 2024

 

Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

 

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar Hakim MK Adies Kadir.

 

MK juga menyatakan persoalan keabsahan dan keterpenuhan syarat pencalonan tersebut menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.

 

“Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies. HUM/GIT

Baca Juga:  Jusuf Kalla: Implikasi Pemimpin yang Suka Marah Terus, Bagaimana Jika Terlibat Debat dengan Kepala Negara Lain?"
TAGGED: aduan DKPP, DKPP, Gibran, Heddy Lugito, Ijazah Gibran, KPU, Mahkamah Konstitusi, MK, penyelenggara pemilu, Pilpres 2024, polemik ijazah, Wakil Presiden
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Sidang Wapres Pengganti Gibran Tetap 9 Desember, MPR Kaji Catatan Mahfud
21 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko

Bareskrim

Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita

Bareskrim

Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang

Nasional

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?