MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Sidang Wapres Pengganti Gibran Tetap 9 Desember, MPR Kaji Catatan Mahfud

Publisher: Redaktur 21 November 2026 4 Min Read
Share
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar sekaligus anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan. (Dok. Ist)
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Panitia Ad Hoc MPR RI belum mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026, meski menerima catatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan calon.

 

Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI Ahmad Irawan mengatakan, ketentuan paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wapres mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

 

Pasal tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

 

“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu 21 November 2026.

 

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar itu menyebut, catatan Mahfud mengenai ketentuan waktu 14 hari kerja setelah nama calon diserahkan akan menjadi bahan pembahasan Panitia Ad Hoc.

Baca Juga:  Adies Kadir Mengucapkan Selamat Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H

 

Menurutnya, persoalan tersebut juga akan dibahas dalam rapat gabungan untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wapres.

 

“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.

 

Meski demikian, Irawan memastikan belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember mendatang.

 

Catatan dan tafsir Mahfud akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc maupun rapat gabungan.

 

“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, MPR akan mencermati prosedur pengisian kekosongan jabatan wapres agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Hensat Ungkap 3 Calon Wapres Pengganti Gibran, Ada Rosan hingga Amran

 

“MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.

 

Catatan Mahfud soal Tenggang Waktu 14 Hari Kerja

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, MPR kemungkinan tidak bisa menggelar sidang pemilihan wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026 jika Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon pengganti sesuai tenggat waktu yang diatur.

 

Mahfud menyebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR, dua nama calon wapres harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.

 

Analisis tersebut disampaikan melalui akun X @mohmahfudmd pada Jumat 20 November 2026.

 

Mahfud berharap Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan persoalan tenggang waktu tersebut.

 

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin 19 November 2026 jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.

Baca Juga:  200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru

 

Ia menjelaskan, ketentuan 14 hari yang dimaksud merupakan hari kerja, bukan hari kalender.

 

Karena itu, Mahfud menyarankan agar sidang MPR ditunda hingga terpenuhi tenggang waktu 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

 

Mahfud mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan nama pada Kamis 19 November 2026, jadwal sidang perlu disesuaikan menjadi 10 Desember 2026.

 

“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur dia.

 

Perbedaan pandangan mengenai tenggang waktu tersebut kini menjadi bahan kajian Panitia Ad Hoc MPR sebelum pelaksanaan sidang pemilihan wapres pengganti Gibran. HUM/GIT

TAGGED: 9 Desember, Ahmad Irawan, calon Wapres, Gibran, Golkar, Mahfud MD, MPR RI, politik nasional, Prabowo, sidang MPR, UUD 1945, Wakil Presiden, Wapres
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Suap HGB Summarecon, KPK Bongkar Peran Tiga Pejabat ATR/BPN
21 November 2026
UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Suap HGB Summarecon, KPK Bongkar Peran Tiga Pejabat ATR/BPN
21 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Nasional

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo

Pertanahan

Suap HGB Summarecon, KPK Bongkar Peran Tiga Pejabat ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?