JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bolaang Mongondow Utara (Boltra), Sulawesi Utara, berujung pada penetapan Bupati Sirajudin Lasena sebagai tersangka, Selasa 22 September 2026.
Dari 14 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, hanya Sirajudin yang ditetapkan sebagai tersangka. Empat orang diamankan di Jakarta bersama Sirajudin, sementara lainnya ditangkap di Bolaang Mongondow Utara dan Gorontalo.
Sirajudin ditangkap KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta setelah bertemu pihak swasta untuk membicarakan pengerjaan proyek.
“Jadi ini ada janjian ketemu antara Saudara JL dengan pihak swasta, dan beberapa juga ada staf-staf Pemkab Bolmut yang ada di Jakarta,” jelas Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 22 September 2026.
“Memang yang kita temukan faktanya bahwa ada, sebelum kejadian, ada komunikasi-komunikasi antara Bupati dengan beberapa pihak untuk ketemu di Jakarta,” lanjutnya.
Temukan Uang Rp 130 Juta
Dalam OTT tersebut, tim KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 130 juta. Uang itu ditemukan di kamar Sirajudin dan kamar stafnya yang berada dalam satu lantai.
“Jadi 130 tadi yang ditampilkan adalah keseluruhan. Jadi ada 30 di kamarnya Bupati dan 100 di kamarnya asisten pribadi, tapi ini satu lantai,” ungkap Taufik.
Sirajudin juga diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp 11,14 miliar sejak menjabat sebagai Pj Bupati Boltara.
Jadi Tersangka Sendirian
KPK menjelaskan alasan hanya Sirajudin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik saat ini berfokus pada dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diperoleh Sirajudin sebagai Bupati Boltara.
“Untuk tersangka ini baru satu orang, ya karena memang untuk konstruksi perkaranya karena kita pakai Pasal 12 huruf e, sehingga yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam konteks kegiatan pengadaan barang dan jasa itu tentunya yang paling tertinggi di Pemkab Bolmut adalah Bupati, begitu ya. Jadi tentunya itulah orang yang mempunyai otoritas penuh, pemangku kekuasaan untuk menentukan fee tadi 10%,” kata Taufik.
Taufik menjelaskan, Kepala Dinas PUPR Boltara yang dalam konstruksi perkara memiliki peran pada proses ploting vendor pengerjaan proyek hingga ditemukan uang di rumahnya, saat ini masih berstatus sebagai saksi.
Namun, KPK tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
“Untuk saat ini yang bersangkutan memang masih status sebagai saksi. Kenapa ada uang yang ditemukan di rumah Kadis PUPR? Itu sementara saat ini yang didapat oleh tim penyidik, dan tim penyidik saat itu di lapangan, bahwa itu adalah bagian yang juga diterima oleh saksi, tetapi bukan dalam konteks konstruksi perkara Bupatinya. Artinya, itu terlepas dari perkara Bupati,” terang Taufik.
“Jadi betul bahwa nanti apakah statusnya bisa berubah, tergantung dari alat bukti yang akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi, dalam konteks ini, memang Kadis PUPR adalah menjadi saksi untuk konstruksi pasal pemerasannya,” imbuhnya.
Patok Fee Proyek
Dalam kasus dugaan pemerasan, Sirajudin diduga mematok fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Boltara.
Dari fee tersebut, Sirajudin diduga menetapkan 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR Boltara dan 1 persen untuk Pokja PBJ.
Selain itu, Sirajudin diduga mengatur vendor yang dapat mengerjakan proyek di Pemkab Boltara. Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti bawahannya dengan mengondisikan proses lelang proyek.
“Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS,” ujar Taufik.
Vendor yang telah diatur untuk menang kemudian diminta menyetor fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. KPK menduga Sirajudin menerima Rp 130 juta dari pihak swasta untuk proyek pembangunan jalan senilai Rp 1,9 miliar.
“Atas permintaan saudara SJL tersebut, maka pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 130 juta atau sebagian dari fee 10% yang sudah ditentukan oleh bupati untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, ini nama proyek yang sudah ada dikondisikan oleh Bupati dan Kepala Dinas PU yang nilainya untuk proyek tersebut bernilai Rp 1,9 miliar,” ujarnya.
Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Taufik kemudian menguraikan dugaan gratifikasi yang diterima Sirajudin pada periode 2023 hingga 2026.
“Total penerimaan tersebut diduga mencapai Rp 11,14 miliar,” ujar Achmad.
Gratifikasi tersebut diduga berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Boltara saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp 350 juta.
Selain itu, Sirajudin diduga menerima gratifikasi dari pihak-pihak lain dengan nilai Rp10,79 miliar. KPK masih akan menelusuri penerimaan tersebut dalam proses penyidikan.
“Di mana pada tahun 2023-2024, SJL menjadi Pj Bupati Bolmut (Bolaang Mongodow Utara) dan tahun 2025-2026, saat SJL menjabat sebagai Bupati Bolmut periode 2025-2030 penerimaan-penerimaan ini tetap dilanjutkan oleh yang bersangkutan,” ujarnya. HUM/GIT
